Menuai kritik, Nur Mahmudi bentuk Satgas Perlindungan Anak
A
A
A
Sindonews.com - Mimpi Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk menjadikan Depok Kota Layak Anak selalu dihujat banyak masyarakat. Pasalnya banyak kasus kekerasan, pelecehan dan penjualan anak yang terjadi di Depok.
Menurut Sekretaris BPMPKB Kota Depok Dadang Wihana di Balai Kota Depok, tahun ini pihaknya juga akan membentuk satgas perlindungan anak di setiap RW. Satgas tersebut bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak (P2TP2A) Kota Depok.
Satgas itu bertugas melaporkan dengan cepat tindakan kekerasan, yang dialami anak di lingkungan mereka masing-masing.
"Tahun lalu itu tercatat 20 kasus kekerasan anak yang dilaporkan ke BPMPKB. Umumnya kasus itu terjadi pada anak golongan menengah ke bawah. Kasus itu berupa perkosaan, penganiayaan dan pemukulan,” katanya, Senin (10/6/2013).
Para pelaku, lanjutnya, umumnya orangtua dan orang di sekitar anak itu. Orangtua tidak memahami hukum.
“Di sekolah juga anak kerap kerap mendapatkan bullying karena ada guru yang tidak memahami," imbuhnya.
Menurut Sekretaris BPMPKB Kota Depok Dadang Wihana di Balai Kota Depok, tahun ini pihaknya juga akan membentuk satgas perlindungan anak di setiap RW. Satgas tersebut bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak (P2TP2A) Kota Depok.
Satgas itu bertugas melaporkan dengan cepat tindakan kekerasan, yang dialami anak di lingkungan mereka masing-masing.
"Tahun lalu itu tercatat 20 kasus kekerasan anak yang dilaporkan ke BPMPKB. Umumnya kasus itu terjadi pada anak golongan menengah ke bawah. Kasus itu berupa perkosaan, penganiayaan dan pemukulan,” katanya, Senin (10/6/2013).
Para pelaku, lanjutnya, umumnya orangtua dan orang di sekitar anak itu. Orangtua tidak memahami hukum.
“Di sekolah juga anak kerap kerap mendapatkan bullying karena ada guru yang tidak memahami," imbuhnya.
(stb)