Gusur sana-sini, Jokowi ingin solusi
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan penyelesaian masalah warga Jakarta terkait penggusuran lahan bisa secepatnya diberikan solusi dan rampung.
Mantan Wali Kota Solo yang akrab disapa Jokowi itu menyebutkan, warga Jakarta yang akhirnya tergusur lahannya bisa dicarikan solusinya dan cepat rampung. Namun, yang paling penting adalah proses relokasi, penataan, penertiban, harus dengan jalan dialogis.
"Cukup sudah. Kita ini mesti polanya yang dilakukan seperti itu. Gusur di KPK juga sama, kita beri solusi rampung, ada lagi beri solusi lagi rampung. Yang paling penting bagi saya peroses-proses pemindahan, penataan, penertiban, itu dengan proses-proses dialog, proses biacara dengan mereka," kata Jokowi, di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (19/4/2013).
Namun demikian, kata Jokowi, untuk proses relokasi dan dialog pihak tergusur membutuhkan waktu dan energi lebih. Namun, dia menilai proses sosialnya lebih gampang dan murah.
"Memang perlu waktu, perlu energi lebih. Tapi, proses sosialnya menurut saya lebih murah," ujarnya.
Seperti diberitakan, penolakan yang berujung kericuhan kerapkali mewarnai penertiban dan pemindahan tanah milik warga.
Sebelumnya, di Jakarta, warga menolak pembangunan MRT, di Waduk Pluit pun demikian. Bahkan kericuhan terjadi saat aparat keamanan akan menggusur PKL di Stasiun Pasar Minggu.
Mantan Wali Kota Solo yang akrab disapa Jokowi itu menyebutkan, warga Jakarta yang akhirnya tergusur lahannya bisa dicarikan solusinya dan cepat rampung. Namun, yang paling penting adalah proses relokasi, penataan, penertiban, harus dengan jalan dialogis.
"Cukup sudah. Kita ini mesti polanya yang dilakukan seperti itu. Gusur di KPK juga sama, kita beri solusi rampung, ada lagi beri solusi lagi rampung. Yang paling penting bagi saya peroses-proses pemindahan, penataan, penertiban, itu dengan proses-proses dialog, proses biacara dengan mereka," kata Jokowi, di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (19/4/2013).
Namun demikian, kata Jokowi, untuk proses relokasi dan dialog pihak tergusur membutuhkan waktu dan energi lebih. Namun, dia menilai proses sosialnya lebih gampang dan murah.
"Memang perlu waktu, perlu energi lebih. Tapi, proses sosialnya menurut saya lebih murah," ujarnya.
Seperti diberitakan, penolakan yang berujung kericuhan kerapkali mewarnai penertiban dan pemindahan tanah milik warga.
Sebelumnya, di Jakarta, warga menolak pembangunan MRT, di Waduk Pluit pun demikian. Bahkan kericuhan terjadi saat aparat keamanan akan menggusur PKL di Stasiun Pasar Minggu.
(hyk)