Mantan Timses Jokowi-Ahok tolak pembangunan MRT
Mantan Timses Jokowi-Ahok tolak pembangunan MRT
A
A
A
Sindonews.com - Puluhan warga Lebak Bulus, Fatmawati, Pasar Blok A, dan Panglima Polim, Jakarta Selatan yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Mass Rapid Transit (MRT), menggelar aksi demonstrasi di Pasar Cipete dan Pasar Blok A.
Dalam aksinya, mereka menentang rencana pembangunan MRT di Jalan Layang sepanjang rute Lebak Bulus-Sisingamangaraja. Puluhan demonstran itu bahkan mengancam siap chaos jika pembangunan tersebut tetap berjalan.
"Kami atas nama masyarakat mengancam akan chaos jika tetap dibangun jalan layang," teriak Iskandar (40), salah satu demonstran saat ditemui Sindonews, di lokasi aksi, Jakarta, Senin (15/4/2013).
Lebih jauh, dia mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki Tjahja Purnama (Ahok) bersikap profesional dan jangan asal-asalan melakukan perencanaan pembangunan MRT jalan layang.
"Jangan asal-asalan saja, Pak Jokowi mesti profesional. Semua sama saja seperti kroni yang lama, mana janji Jokowi dengan Jakarta Baru, mana Amdalnya? Kalau terus ditekan, kita akan berontak," tegasnya.
Di tempat yang sama, Koordinator Aksi Massa Robert mempertanyakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dari pembangunan MRT. Dia juga mempertanyakan janji Gubernur yang ingin membentuk tim kajian dengan melibatkan masyarakat.
"Mana janji transparansi Jakarta Baru Jokowi? Kalau bapak bilang ada, keluarin dong Amdalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup," tantangnya.
Menurutnya, Amdal yang dijadikan acuan pembangunan MRT itu merupakan Amdal tahun 2005. Sedangkan izin Amdal diketahui berlaku hanya sampai tiga tahun. Sehingga harus dibuat yang baru, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012.
"Dalam aturan, Amdal harus menggunakan yang baru dan kajian harus melibatkan warga yang terkena dampak," tukasnya.
Lebih lanjut, Robert menolak dikatakan menghambat pembangunan di ibu kota. Sebaliknya, dia mengaku merupakan salah satu Tim Sukses Jokowi-Basuki saat Pilkada tahun 2012 lalu.
"Kita enggak menentang, hanya minta MRT dibangun subway, tidak elevated. Bagaimana nasib pedagang Pasar Blok A yang berjumlah sekitar 700-800 orang ini. Mereka terancam digusur, gimana kalau tiba-tiba ada bulldozer," tegasnya.
Dalam aksinya, mereka menentang rencana pembangunan MRT di Jalan Layang sepanjang rute Lebak Bulus-Sisingamangaraja. Puluhan demonstran itu bahkan mengancam siap chaos jika pembangunan tersebut tetap berjalan.
"Kami atas nama masyarakat mengancam akan chaos jika tetap dibangun jalan layang," teriak Iskandar (40), salah satu demonstran saat ditemui Sindonews, di lokasi aksi, Jakarta, Senin (15/4/2013).
Lebih jauh, dia mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki Tjahja Purnama (Ahok) bersikap profesional dan jangan asal-asalan melakukan perencanaan pembangunan MRT jalan layang.
"Jangan asal-asalan saja, Pak Jokowi mesti profesional. Semua sama saja seperti kroni yang lama, mana janji Jokowi dengan Jakarta Baru, mana Amdalnya? Kalau terus ditekan, kita akan berontak," tegasnya.
Di tempat yang sama, Koordinator Aksi Massa Robert mempertanyakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dari pembangunan MRT. Dia juga mempertanyakan janji Gubernur yang ingin membentuk tim kajian dengan melibatkan masyarakat.
"Mana janji transparansi Jakarta Baru Jokowi? Kalau bapak bilang ada, keluarin dong Amdalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup," tantangnya.
Menurutnya, Amdal yang dijadikan acuan pembangunan MRT itu merupakan Amdal tahun 2005. Sedangkan izin Amdal diketahui berlaku hanya sampai tiga tahun. Sehingga harus dibuat yang baru, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012.
"Dalam aturan, Amdal harus menggunakan yang baru dan kajian harus melibatkan warga yang terkena dampak," tukasnya.
Lebih lanjut, Robert menolak dikatakan menghambat pembangunan di ibu kota. Sebaliknya, dia mengaku merupakan salah satu Tim Sukses Jokowi-Basuki saat Pilkada tahun 2012 lalu.
"Kita enggak menentang, hanya minta MRT dibangun subway, tidak elevated. Bagaimana nasib pedagang Pasar Blok A yang berjumlah sekitar 700-800 orang ini. Mereka terancam digusur, gimana kalau tiba-tiba ada bulldozer," tegasnya.
(san)
Explore More