Bedah kampung kumuh, Pemprov DKI butuh donatur

Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membutuhkan sedikitnya Rp10 miliar untuk bedah kampung di Jakarta. Perhitungan anggaran itu, diuraikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut perhitungan suami dari Veronica S. Tan itu, untuk membeli tanah per meter di Jakarta mencapai Rp1.500.000, kemudian dibuatkan rumah sebanyak 24 bangunan atau paling banyak 85 bangunan. Lalu dikali harga rumah sekita Rp40 juta, sehingga untuk membangun 85 rumah, minimal harus mengeluarkan anggaran Rp3,5 miliar.

Untuk lebih dari 85 bangunan rumah, dia memprediksi bisa mencapai Rp10 miliar. "Jumlah uang kan bisa dicukup-cukupkan. Rp1.500.000 per meter, rumah ada yang 24, kalau dikali-kali, kena 85 kali Rp40 juta, baru Rp3,6 miliar. Bisa-bisa Rp8-10 miliar," ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (19/3/2013).

Perhitungan tersebut memang masih dianggap kurang untuk melakukan bedah kampung tersebut. Maka Ahok menawarkan kepada mereka (masyrakat) untuk mencari donatur. "Sisanya dari mana? Mereka cari donatur," pungkas Ahok.

Selain itu, untuk kriteria kampung yang akan dibedah, adalah kampung yang notabene sempit dan kumuh. Namun, dia berharap nantinya kampung itu memiliki taman bermain dan sebagai tempat tinggal yang layak bagi warga yang menempati.

"Yang pasti kumuh dan sempit. Kita ingin ada taman bermain dan tempat tinggal yang layak dan yang lebih penting lagi setelah kriterianya ditentukan, masyarakatnya mau, dan itu targetnya tanahnya mereka bukan tanah orang," imbuhnya.

Terlepas dari itu semua, rencana bedah kampung masih bisa dikatakan sebatas wacana Pemprov DKI. Pasalnya, hingga kini, Gubernur maupun Wakil Gubernur belum jelas kapan bedah kampung tersebut dimulai. Pemprov DKI juga masih mencari sumber donatur dan meminta izin warga yang kampungnya siap dibedah.