Sehari, 4.000 orang di Jakbar daftar KJP
Sehari, 4.000 orang di Jakbar daftar KJP
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku, antusiasme warga Jakarta terhadap program pendidikan yang dicanangkan Pemerintah Jakarta Baru (KJP) sangat tinggi. Hal itu terlihat dari tingginya minat masyarakat untuk mendaftar KJP.
Program KJP mulai diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada November 2012 lalu. Banyak orang tua dan siswa di Jakarta yang mendaftar untuk mendapat KJP itu. Bahkan, ada dari mereka yang memaksakan mendapatkan KJP.
"Mereka kan orang-orang yang memaksakan untuk dapatkan KJP. Sebetulnya nanti murid sekolah yang akan evaluasi," ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (18/3/2013).
Dia menambahkan, laporan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, di Jakarta Barat saja dalam sehari para pendaftar KJP bisa mencapai 4.000 siswa. "Di Jakbar ada satu hari, empat ribu yang daftar," paparnya.
Namun begitu, untuk mendapatkan KJP, Pemprov DKI mempermudah persyaratan bagi warga Jakarta yang ingin memperoleh kartu tersebut. Antara lain dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT dan RW setempat.
"KJP harus ada SKTM dari RT dan RW. Kita mudahkan," imbuhnya.
Selain itu, Ahok meminta pihak sekolah agar mengawasi semua siswa yang terdaftar KJP. Jika ternyata ditemukan siswa yang merokok atau menggunakan handphone smart (Blackberry), maka akan dicabut status KJP-nya.
Program KJP mulai diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada November 2012 lalu. Banyak orang tua dan siswa di Jakarta yang mendaftar untuk mendapat KJP itu. Bahkan, ada dari mereka yang memaksakan mendapatkan KJP.
"Mereka kan orang-orang yang memaksakan untuk dapatkan KJP. Sebetulnya nanti murid sekolah yang akan evaluasi," ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (18/3/2013).
Dia menambahkan, laporan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, di Jakarta Barat saja dalam sehari para pendaftar KJP bisa mencapai 4.000 siswa. "Di Jakbar ada satu hari, empat ribu yang daftar," paparnya.
Namun begitu, untuk mendapatkan KJP, Pemprov DKI mempermudah persyaratan bagi warga Jakarta yang ingin memperoleh kartu tersebut. Antara lain dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT dan RW setempat.
"KJP harus ada SKTM dari RT dan RW. Kita mudahkan," imbuhnya.
Selain itu, Ahok meminta pihak sekolah agar mengawasi semua siswa yang terdaftar KJP. Jika ternyata ditemukan siswa yang merokok atau menggunakan handphone smart (Blackberry), maka akan dicabut status KJP-nya.
(san)
Explore More