PKS kritik kebijakan Jokowi-Ahok
PKS kritik kebijakan Jokowi-Ahok
A
A
A
Sindonews.com - Politikus Kebon Sirih dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama (Ahok), masih setengah-setengah dalam menangani banjir, macet, dan pemukiman kumuh di ibu kota.
"Program-program yang disusun masih terkesan parsial dan berpotensi saling berbenturan dengan tujuan yang ingin dicapai," ujar Muhammad Subki saat menanggapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Ditambahkan dia, terjadinya perubahan-perubahan rancangan desain itu, contohnya pembangunan MRT dan monorel. Dalam perubahan desain, pasti akan terjadi perubahan bentuk pembuatan model MRT dan monorel, sehingga pelaksanaan keduanya bisa dipastikan mundur.
"Kami menanyakan perubahan desain dari MRT dan monorel yang berpotensi mundurnya pelaksanaan, bagaimana dengan itu?" tukas Subki lagi.
Selain itu, program MRT dan monorel masih belum terintegrasi dengan upaya Pemprov DKI dalam pengendalian banjir di Jakarta. Baginya, kedua faktor itu saling keterkaitan.
"Pembangunan transportasi massal seharusnya diimbangi dengan infrastruktur yang memadahi. Namun dengan APBD yang terbatas, pelaksanaan pembanguan proyek tersebut akan sulit dilaksanakan," bebernya.
"Program-program yang disusun masih terkesan parsial dan berpotensi saling berbenturan dengan tujuan yang ingin dicapai," ujar Muhammad Subki saat menanggapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Ditambahkan dia, terjadinya perubahan-perubahan rancangan desain itu, contohnya pembangunan MRT dan monorel. Dalam perubahan desain, pasti akan terjadi perubahan bentuk pembuatan model MRT dan monorel, sehingga pelaksanaan keduanya bisa dipastikan mundur.
"Kami menanyakan perubahan desain dari MRT dan monorel yang berpotensi mundurnya pelaksanaan, bagaimana dengan itu?" tukas Subki lagi.
Selain itu, program MRT dan monorel masih belum terintegrasi dengan upaya Pemprov DKI dalam pengendalian banjir di Jakarta. Baginya, kedua faktor itu saling keterkaitan.
"Pembangunan transportasi massal seharusnya diimbangi dengan infrastruktur yang memadahi. Namun dengan APBD yang terbatas, pelaksanaan pembanguan proyek tersebut akan sulit dilaksanakan," bebernya.
(san)
Explore More