Sistem kasta dalam RSBI hanya persepsi masyarakat

Sindonews.com - Dinas Pendidikan Kota Depok mengaku akan menunggu kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat terkait pembubaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena itu, Dinas Pendidikan Kota Depok langsung mengumpulkan seluruh SMP dan SMA negeri untuk membahas masalah itu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Herry Pansila mengaku, pihaknya akan mematuhi petunjuk dari Kemendikbud, meskipun RSBI juga tak akan berubah haluan 180 derajat agar tak jadi gejolak di masyarakat.

Herry mengakui, banyak guru dari sekolah RSBI di Depok mulai mempertanyakan status sekolah mereka. "Hari ini saya gelar rapat koordinasi, membicarakan putusan MK ini bersama SMP dan SMA. Termasuk yang berstatus RSBI untuk berbicara berbagai kemungkinan kedepan, dari semalam juga banyak guru yang SMS saya," katanya di Depok, Rabu (9/1/2013).

Herry menambahkan, pihaknya belum bisa memutuskan apakah RSBI tetap boleh membuka pendaftaran tahun ini yang biasa dilakukan di bulan Maret dan April, lebih cepat dari pendaftaran reguler.

Herry menilai, kurikulum Indonesia sejauh ini sudah tertinggal jauh dengan negara Eropa dan Amerika, sehingga keberadaan RSBI patut dipertahankan.

"Keputusan MK pasti punya poin sendiri, peran RSBI punya peran sejajar dengan luar negeri. RSBI jadi batu loncatan yang mau lanjut ke luar negeri. Kalau ada kekurangan dioptimalkan. Kalau dibilang terlalu eksklusif, itu persepsi masyarakat saja," ujarnya.

Herry menambahkan, RSBI dibutuhkan untuk melakukan pembinaan terhadap siswa yang memiliki potensi bersaing di tingkat internasional. "Kasta-kasta itu kan hanya persepsi masyarakat. Di luar negeri itu sekolah model RSBI banyak. Ini untuk mengembangkan potensi dan kreativitas anak," terangnya.