KPU DKI diimbau umumkan harta kekayaan calon
KPU DKI diimbau umumkan harta kekayaan calon
A
A
A
Sindonews.com - Salah seorang calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, Faisal Basri menghimbau pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk mengumumkan jumlah pajak yang dibayar oleh para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2012 ini.
“Nanti disandingkan dengan kekayaan mereka. Itu lebih asyik, artinya lebih memberikan sesuatu. Dia (Kandidat Pemilukada DKI ) patuh enggak pada negara. Ini imbauan saya. Diterima syukur, enggak ya nggak apa-apa. Namanya juga imbauan,” ujar Faisal Basri di kediamannya, di Jalan Ciasem IV No 22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/6/2012).
Walau mengatakan demikian, dirinya yakin calon wakil gubernur dari kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan partai Gerindra Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki kepedulian yang sama soal pajak.
“Orang korupsi di Indonesia. enggak bisa karena di sini sudah jelas ada flow kekayaan, pendapatan dan pengeluaran. Kelebihan dari pendapatan dan pengeluaran kan jadi harta. Lalu dikroscek sama pajak. Itu nggak bisa dikorupsi, kecuali pakai cash, pakai truk ngasih uangnya. Itu yang nggak bisa dicek sama KPK,” tutur dia.
“Nanti disandingkan dengan kekayaan mereka. Itu lebih asyik, artinya lebih memberikan sesuatu. Dia (Kandidat Pemilukada DKI ) patuh enggak pada negara. Ini imbauan saya. Diterima syukur, enggak ya nggak apa-apa. Namanya juga imbauan,” ujar Faisal Basri di kediamannya, di Jalan Ciasem IV No 22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/6/2012).
Walau mengatakan demikian, dirinya yakin calon wakil gubernur dari kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan partai Gerindra Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki kepedulian yang sama soal pajak.
“Orang korupsi di Indonesia. enggak bisa karena di sini sudah jelas ada flow kekayaan, pendapatan dan pengeluaran. Kelebihan dari pendapatan dan pengeluaran kan jadi harta. Lalu dikroscek sama pajak. Itu nggak bisa dikorupsi, kecuali pakai cash, pakai truk ngasih uangnya. Itu yang nggak bisa dicek sama KPK,” tutur dia.
()
Explore More