Jokowi-Ahok kantongi aktor dibalik kisruh DPT
Jokowi-Ahok kantongi aktor dibalik kisruh DPT
A
A
A
Sindonews.com - Tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama (Ahok) mengaku sudah mengetahui aktor dibalik kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
"Ada suatu indikasi yang sangat kuat bahwa adanya NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda dan fiktif itu berindikasi pada terjadinya penggelembungan suara oleh salah satu pasangan calon, siapa pasangannya saya tidak perlu menyebutkan," ujar Ketua advokasi tim sukses pasangan Jokowi-Ahok, Sisra Raina kepada wartawan posko timses Jokowi-Ahok, Jalan Borobudur No 22, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2012).
Dikatakannya, persoalan masalah karut marutnya DPT ini berimplikasi pada timbulnya persoalan hukum.
"Kalau dilihat dari perspektif hukum pidana umum, maka pemalsuan dokumen atau surat palsu itu diatur dalam pasal 263 KUHP bahwa adanya kesemrawutan DPT ini berpotensi jadi suatu perbuatan melanggar hukum yaitu Pasal 263 itu," jelasnya.
Sekedar diketahui, ada lima timses yang menolak pengesahan jumlah DPT pada Sabtu 2 Juni 2012 kemarin.
Kelima timses yang menolak menandatangani pengesahan DPT itu adalah timses dari pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama (Ahok), Hendardji Soepandji-A.Riza Patria, Hidayat Nur Wahid (HNW)-Didik J Rachbini (Didik), Faisal Basri-Biem Benjamin, serta pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono.
Mereka menilai data DPT masih bermasalah. Jadi, hanya timses pasangan Foke-Nara yang menyetujui pengesahan DPT pada Sabtu 2 Juni 2012 tersebut. (san)
"Ada suatu indikasi yang sangat kuat bahwa adanya NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda dan fiktif itu berindikasi pada terjadinya penggelembungan suara oleh salah satu pasangan calon, siapa pasangannya saya tidak perlu menyebutkan," ujar Ketua advokasi tim sukses pasangan Jokowi-Ahok, Sisra Raina kepada wartawan posko timses Jokowi-Ahok, Jalan Borobudur No 22, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2012).
Dikatakannya, persoalan masalah karut marutnya DPT ini berimplikasi pada timbulnya persoalan hukum.
"Kalau dilihat dari perspektif hukum pidana umum, maka pemalsuan dokumen atau surat palsu itu diatur dalam pasal 263 KUHP bahwa adanya kesemrawutan DPT ini berpotensi jadi suatu perbuatan melanggar hukum yaitu Pasal 263 itu," jelasnya.
Sekedar diketahui, ada lima timses yang menolak pengesahan jumlah DPT pada Sabtu 2 Juni 2012 kemarin.
Kelima timses yang menolak menandatangani pengesahan DPT itu adalah timses dari pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama (Ahok), Hendardji Soepandji-A.Riza Patria, Hidayat Nur Wahid (HNW)-Didik J Rachbini (Didik), Faisal Basri-Biem Benjamin, serta pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono.
Mereka menilai data DPT masih bermasalah. Jadi, hanya timses pasangan Foke-Nara yang menyetujui pengesahan DPT pada Sabtu 2 Juni 2012 tersebut. (san)
()
Explore More