Calon independen belum lengkapi persyaratan

Sindonews.com - Dua pasangan calon gubernur (cagub) DKI Jakarta dari jalur independen yakni Faisal Basri-Biem Benjamin dan Hendardji Soepandji- A Riza Patria,belum melengkapi persyaratan.

KPU DKI Jakarta memberi tenggat kepada dua pasangan calon tersebut hingga minggu ini. Anggota KPU DKI Jakarta Bidang Pokja Pencalonan Jamaludin F Hasyim mengatakan, minggu ini mulai Senin (2/4) hingga Senin depan (9/4) merupakan tahap verifikasi untuk pasangan cagub dan cawagub independen. Verifikasi ini terhadap penambahan suara dukungan yang kurang.

Pada pertengahan bulan lalu, KPU DKI Jakarta menyatakan pasangan Faisal-Biem mengalamikekurangan190.756 surat dukungan, sedangkan pasangan Hendardji-Riza Patria mengalami kekurangan sebanyak 14.839 dukungan. Kedua pasangan ini hanya diperbolehkan untuk menambahkan data dua kali lipat dari jumlah kekurangan untuk memenuhi persyaratan agar dapat dipastikan sebagai calon resmi.

Dalam persyaratannya, calon independen harus memiliki dukungan dari warga minimal sebanyak 407.340 jiwa atau minimal 4% dari total penduduk DKI Jakarta. "Syarat ini harus dipenuhi para calon. Jika tidak maka usaha mereka untuk bisa menjadi calon bisa gugur," ungkap Jamaludin kemarin.

Sementara itu, Faisal Basri mengatakan untuk penambahan suara dukungan yang kurang seperti hasil verifikasi KPU bulan lalu itu,dia telah memiliki suara tambahan sebanyak 300.000 lebih. Semua itu akan diserahkan pada Kamis (5/4) mendatang. "Saya akan serahkan Kamis ini," ungkap Faisal.

Pihaknya optimistis bisa lolos dari persyaratan yang ditentukan. Dia mengklaim semua fotokopi KTP baru itu merupakan KTP terbaik dan tidak diragukan lagi kesahihan datanya. Begitu juga dengan Hendardji. Dia mengklaim telah memiliki fotokopi cadangan sebanyak 30.000. Sementara itu, batas maksimal suara tambahan untuk dia hanya sekitar 29.678 orang. "Kami sudah menyiapkan fotokopi KTP cadangan," ungkapnya.

Di bagian lain, cagub PDI Perjuangan dan Partai Gerindra Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kuliah umum di Ruang Terapung Perpustakaan Universitas Indonesia (UI) Depok, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan dalam memimpin sebuah kota yang pertama harus dilakukan adalah membentuk sistem. Dengan adanya sistem yang baik,secara otomatis anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik. "Kalau sistemnya tidak baik, anggaran yang ada bisa terbuang percuma," kata Jokowi.

Salah satu cara Jokowi menerapkan sistem dalam kepemimpinannya adalah dengan memberikan perhatian di bidang kesehatan pada warga Solo. Selain itu, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) di Solo juga hanya satu jam.

Dalam bidang pendidikan, Jokowi juga menerapkan sistem kartu bertingkat yaitu silver, gold dan platinum. "Semua diterapkan dengan sistem yang baik. Anggaran yang ada bisa dimanfaatkan dengan maksimal," ungkapnya. (san)