Sejuta guru honor ancam mogok massal

Senin, 05 Maret 2012 - 20:10 WIB
Sejuta guru honor ancam mogok massal
Sejuta guru honor ancam mogok massal
A A A
Sindonews.com - Sekitar satu juta guru diperkirakan akan melakukan mogok massal untuk menuntut pemerintah mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Pengangkatan Tenaga Honorer sebelum April mendatang.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera menandatangani PP Pengangkatan tenaga honorer sebelum April mendatang.

Jika tidak, maka kemungkinan sekira satu juta guru honorer akan melakukan mogok massal sebagai bentuk protes atas kelambanan pemerintah berkomitmen mensejahterakan guru honor ini.

Sulistiyo mengatakan, sebetulnya presiden sudah responsif menanggapi kenaikan status guru honorer ini. Akan tetapi kementerian terkait masih saja silang pendapat sehingga tenaga pendidik pun kehilangan kesabaran.

"Pemahaman para pejabat atas guru honorer kurang bagus. Ditambah lagi tidak ada data, maka kebijakan yang diambil tidak sesuai realitas," ujarnya di Jakarta, Senin (5/3/2012).

Ditambahkan dia, jika memang pemerintah pusat melarang pengangkatan guru baru, maka hal tersebut sah-sah saja sepanjang pemerintah mau menutupi kekurangan guru.

Sulistiyo juga menyayangkan pemerintah yang memasukkan jumlah guru honorer sebagai pembagi dengan jumlah murid sehingga pemerintah dengan bangga menyatakan jumlah guru sebetulnya melimpah.

Pemerintah seharusnya membayangkan, jika guru honorer ini tidak ada, maka siswa yang ada pun tidak akan terdidik secara maksimal karena guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada hanya 1,2 juta orang.

Apabila pemerintah tidak mau mengangkat guru honorer menjadi PNS maka statusnya jangan digantung begitu saja melainkan angkat mereka sebagai guru tidak tetap dengan penghasilan yang mendekati guru PNS dengan anggaran untuk gaji mereka diambil dari APBN.

"Sekarang menteri bangga dengan jumlah guru yang dibilang banyak. Padahal mereka memasukkan guru honorer sebagai pembanding. Ini tidak adil karena pemerintah melihat mereka berkontribusi di dunia pendidikan namun tidak memberikan kesejahteraan yang bagus," sesalnya. (san)
()
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7065 seconds (0.1#10.140)