DPRD DKI Jakarta bidik raperda fasos-fasum
DPRD DKI Jakarta bidik raperda fasos-fasum
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daeraah (DPRD) DKI Jakarta membahas rancangan peraturan daerah tentang fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).
Perda ini nantinya akan mengatur tentang kewajiban pengembang perumahan untuk menyediakan fasos dan fasum di daerah yang dibangun oleh pengembang tersebut.
Anggota komisi B DPRD DKI Jakarta, Perdata Tambunan mengatakan saat ini raperda ini sedang masuk pada tahap pembahasan dengan mendengarkan pendapat dari akademisi dan masyarakat umum terkait penyediaan fasos-fasum.
"Ya ini kan masih raperda,jadi belum sempurna kita masih perlu mendengarkan pendapat dari masyarakat dan akademisi. Dari sisi pengawasannya, konversi, dan lain-lain," ujar Perdata di DPRD DKI Jakarta, Rabu (1/2/2012).
Dengan adanya masukan dari masyarakat dan akademisi itulah diharapkan perda tentang fasos-fasum jadi lebih bagus.
"Seperti tentang konversi,apakah perlu? Karena pada prinsipnya fasos-fasum itu kan menjadi hak warga di wilayah tertentu. Andainya fasos-fasum itu dipindahkan ke tempat lain istilahnya di konversi, maka akan tidak adil karena yang menikmati adalah warga di lokasi lain, bukan warga setempat," ujar Perdata.
Perdata menjelaskan, kedepannya jika konversi fasos-fasum ini tetap dipertahankan oleh eksekutif, maka perlu diperhatikan secara khusus."Kita harapkan konversi fasos-fasum tidak terjadi," ujar Perdata.
Dalam perda ini juga,Perdata mengatakan akan diatur tentang sanksi hukum bagi pengembang yang tidak menyerahkan fasos-fasum kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta.
"Oh ada,bahkan kita harapkan sanksi nantinya lebih berat.Kalau yang dulu kan hanya denda sebesar Rp5 juta dan denda tiga bulan. Nah, di perda yang baru nanti kita harapkan bisa ada hukuman kurungan sampai lima tahun, supaya lebih jelas dan tegas," tandasnya.(azh)
Perda ini nantinya akan mengatur tentang kewajiban pengembang perumahan untuk menyediakan fasos dan fasum di daerah yang dibangun oleh pengembang tersebut.
Anggota komisi B DPRD DKI Jakarta, Perdata Tambunan mengatakan saat ini raperda ini sedang masuk pada tahap pembahasan dengan mendengarkan pendapat dari akademisi dan masyarakat umum terkait penyediaan fasos-fasum.
"Ya ini kan masih raperda,jadi belum sempurna kita masih perlu mendengarkan pendapat dari masyarakat dan akademisi. Dari sisi pengawasannya, konversi, dan lain-lain," ujar Perdata di DPRD DKI Jakarta, Rabu (1/2/2012).
Dengan adanya masukan dari masyarakat dan akademisi itulah diharapkan perda tentang fasos-fasum jadi lebih bagus.
"Seperti tentang konversi,apakah perlu? Karena pada prinsipnya fasos-fasum itu kan menjadi hak warga di wilayah tertentu. Andainya fasos-fasum itu dipindahkan ke tempat lain istilahnya di konversi, maka akan tidak adil karena yang menikmati adalah warga di lokasi lain, bukan warga setempat," ujar Perdata.
Perdata menjelaskan, kedepannya jika konversi fasos-fasum ini tetap dipertahankan oleh eksekutif, maka perlu diperhatikan secara khusus."Kita harapkan konversi fasos-fasum tidak terjadi," ujar Perdata.
Dalam perda ini juga,Perdata mengatakan akan diatur tentang sanksi hukum bagi pengembang yang tidak menyerahkan fasos-fasum kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta.
"Oh ada,bahkan kita harapkan sanksi nantinya lebih berat.Kalau yang dulu kan hanya denda sebesar Rp5 juta dan denda tiga bulan. Nah, di perda yang baru nanti kita harapkan bisa ada hukuman kurungan sampai lima tahun, supaya lebih jelas dan tegas," tandasnya.(azh)
()
Explore More