Soal Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan, BP BUMD Panggil Direksi PD Sarana Jaya

JAKARTA - Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) mengaku belum mendapatkan laporan dari PD Sarana Jaya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang tengah ditangani Bareskrim Polri.

Kepala BP BUMD DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, pihaknya akan memanggil Direksi PD Sarana Jaya untuk meminta penjelasan dari perusahaan milik Jakarta tersebut. Sebab, sampai sekarang pihak BP BUMD belum menerima laporan apapun dari PD Sarana Jaya.

"Kami akan panggil secepatnya," kata Faisal ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/3/2020). (Baca: Bareskrim Selidiki Dugaan Korupsi Pembelian Lahan Rumah DP 0 Rupiah)

Namun pemanggilan tersebut belum bisa dipastikan kapan waktunya. "Pemanggilan menyesuaikan waktunya. Mudah-mudahan bisa secepatnya, mudah-mudahan (pekan ini)," pungkasnya.

DiIketahui, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pembelian lahan oleh PD Sarana Jaya yang digunakan untuk proyek perumahan DP 0 Rupiah di Jakarta. (Baca juga: DPRD DKI Akan Minta Klarifikasi Direksi PD Sarana Jaya)

PD Sarana Jaya merupakan satu di antara badan usaha milik daerah (BUMD) bidang properti milik Pemprov DKI Jakarta yang mengerjakan sejumlah proyek perumahan DP 0 Rupiah di sejumlah wilayah. Satu di antaranya pembangunan rumah vertikal di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Humas PD Sarana Jaya Keren Margaret Vicer sebelumnya mengakui sejak beberapa hari belakangan ini sejumlah karyawan PD Sarana Jaya telah dipanggil penyidik Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan atas dugaan kasus korupsi pengadaan lahan.

Namun, dia mengaku tidak mengetahui di mana pengadaan lahan yang berkaitan dengan pemeriksaan tersebut. “Itu ranah kepolisian. Semua kami serahkan ke pihak kepolisian,” kata Keren.