Pengamat Sarankan Kaji Ulang Monas untuk Arena Formula E

JAKARTA - Dipilihnya Kawasan Monas, Jakarta Pusat, sebagai tempat pelaksanaan balapan Formula E dinilai dapat menggangu aktivitas publik. Apalagi Monas yang masuk dalam Kawasan Medan Merdeka mempunyai fungsi yang majemuk.

Arsitek Setiadi Sopandi menilai pemilihan Kawasan Medan Merdeka sebagai tempat pelaksanaan Formula E dapat mengganggu aktivitas publik. Apalagi di Medan Merdeka memiliki fungsi majemuk, bukan cuma ruang terbuka yang istilahnya ruang rekreasi masyarakat.

"Tapi di situ juga ada monumen cagar budaya, ada Gambir, terus ring satu pemerintahan, dan juga jadi hub lalu lintas. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang sifatnya insidentil itu semua enggak boleh terganggu, karena sifatnya vital. Apalagi Gambir sifatnya statasiun transportasi menghubungkan antarkota dan provinsi," kata Setiadi kepada wartawan, Senin (10/2/2020).

Arsitek yang juga penulis buku Friedrich Silaban perancang kawasan Medan Merdeka ini mengatakan, Pemprov DKI Jakarta terkesan menggampangkan pemilihan tempat pelaksanaan Formula E tanpa mempertimbangkan fungsi dari tempat yang dipilih tersebut. Seharusnya Pemprov DKI Jakarta bisa belajar dari pelaksanaan Asian Games.

"Menghadirkan event itu baik jika ditempatkan di tempat yang semestinya seperti Asian Games di GBK misalnya. Kita sudah punya stadion dengan kompleks olahraga yang besar yang selama ini tidak termanfaatkan dengan baik. Dengan adanya event itu jadi dimanfaatkan kembali jadi punya strategi baru untuk kedepannya. Itu kan sebenarnya penyelesaian masalah dengan event," kata Setiadi.

Setiadi juga mempertanyakan inkonsistensi sikap dari Pemprov DKI Jakarta terhadap penataan Kawasan Monas. Setiadi menjelaskan di 2018, Pemprov DKI sempat mengadakan sayembara penataan kawasan Monas. Namun di 2020, Pemprov DKI Jakarta ingin mengadakan Formula E di Monas yang bisa merusak penataan Monas.

Setiadi berharap Pemprov DKI bisa mengkaji ulang pemilihan Monas sebagai tempat pelaksanaan Formula E. Jangan sampai, Pemprov DKI dinilai sembarangan dalam mengelola Ibu Kota.

"Intinya sih Jakarta punya strategi seperti apa, itu kan kita enggak bisa bilang bahwa itu ada tanah di situ pakai saja, Jakarta sendiri punya strategi enggak sih? Masterplannya seperti apa, daerah mana, land usenya, penggunaannya lahan, tata guna lahannya kayak gimana, mana cocok untuk dimana, tidak tiba-tiba asal tunjuk. Kalau seperti itu ngapain kita punya rencana," ucapnya.