Banjir, DPRD Desak Pemprov DKI Lanjutkan Normalisasi Kali

JAKARTA - Sejumlah wilayah DKI Jakarta masih mengalami banjir pasca diguyur hujan sejak Selasa 31 Desember 2019 hingga Rabu 1 Jnauari 2020. Pemprov DKI Jakarta didesak untuk melanjutkan normalisasi kali guna mengatasi banjir.

Ketua DPRD DKI Jakarta , Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan normalisasi kali. Menurutnya, kali yang menyempit saat ini harus diperbesar dan disediakan jalan inspeksi di masing-masing sisi kali untuk mengatasi pendangkalan.

"Kali yang dulunya lebar itu kan sekarang menyempit karena banyak bangunan. Masalah ini sudah ada dari Gubernur sebelumnya. Tapi kalau enggak fokus ya enggak beres. Jadi harus dinormalisasi," kata Prasetyo saat meninjau banjir di Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2020).

Pria yang biasa disapa Pras ini menjelaskan, sejak awal mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pihaknya kerap mengingatkan agar banjir dan macet menjadi prioritas kegiatan disetiap tahun anggaran. Bahkan ketika musim kemarau, dirinya tak lelah berbicara agar ada pengerukan waduk, saluran, dan perawatan pompa.

Sayangnya, Pras menemukan ketidaksiapan pompa di pintu air Gunung Sahari. Padahal itu produk 2019 bulan 11. Menurutnya, apabila telah dipersiapkan jauh hari, masalah banjir tidak repot seperti ini. Termasuk normalisasi itu.

"Hal-hal seperti ini sebetulnya dipersiapkan seperti apa yang saya sering katakan di saat rapat dengan perangkat daerah, siapkan ini menjelang hujan jangan sampai sudah terjadi seperti ini baru repot," katanya.

Terkait konsep naturalisasi yang digagas Gubernur Anies , Pras tidak mengerti. Di Singapura, naturalisasi itu jelas membutuhkan lahan yang besar sama halnya dengan normalisasi butuh pembebasan lahan.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta memiliki banyak anggaran dan tidak seharusnya anggaran banjir diefisiensi seperti yang terjadi dalam pembahasan anggaran beberapa waktu lalu. Saat itu, anggaran pembebasan lahan dihentikan karena defisit. "Normalisasi wajib dilakukan tahun ini," pungkasnya.

Selain itu, kata Pras, normalisasi saluran mikro juga menjadi penting. Sebab, banyak saluran itu tersumbat oleh sejumlah material, utilitas dan sebagainya. Dia berharap, dalam penataan trotoar, Pemprov DKI Jakarta menata ulang saluran mikro dan memastikan saling terhubung.

"Saya minta sekali lagi kepada teman-teman eksekutif konsentrasi bagaimana ini banjir masih panjang kita melihat di kelurahan Gunung Sahari utara masih terendam seperti ini," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, banjir yang terjadi di Jakarta sebenarnya dapat dihindari. Begitu pula dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisir jika Pemprov DKI Jakarta benar-benar serius dalam merealisasikan program penanggulangan banjir Jakarta sebagai salah satu janji kampanye pada 2017.

"Kami mendesak agar seluruh jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta benar-benar serius dalam menyelesaikan permasalahan banjir yang seharusnya sudah dirampungnkan selama dua tahun ini," kata Gembong dalam keterangannya, kemarin.

Terkait dengan banjir besar yang terjadi di berbagai wilayah Jakarta sejak Rabu dini hari hingga saat ini, dia menegaskan, perlu adanya pemetaan masalah dan solusi yang lebih baik lagi terkait banjir di Ibu Kota.

"Fraksi PDI Perjuangan juga menyatakan bahwa perlunya adaptasi penerapan sistem penanganan banjir seperti masa Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 silam yang dinilai efektif, dimana jumlah titik rawan banjir turun dari 480 titik menjadi 80 titik," katanya.