Pengamat Sebut ERP Efektif untuk Membatasi Kendaraan Bermotor di Jalan

JAKARTA - Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar termasuk Jakarta, sulit untuk dihindari mengingat perkembangan kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan. Salah satu langkah yang harus ditempuh adalah, pemerintah harus berani mengeluarkan kebijakan kendati tidak disukai masyarakat.

Pemerhati Transportasi Budiyanto mengatakan, sejatinya pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus berani melakukan suatu terobosan untuk dapat mengurai kemacetan dengan cara melaksanakan pembatasan lalu lintas.Apalagi, lanjutnya, lima tahun terakhir pertumbuhan kendaraan bisa menyentuh kurang lebih 9 persen. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur jalan kurang lebih hanya 0,01 persen sehingga menimbulkan situasi over capacity.
"Ratio ini perlu dikaji secara mendalam. Mengingat tingkat disiplin pengguna jalan juga kurang disiplin dan penegakan hukum juga belum mampu memberikan efek jera," kata Mantan Kasubdit Gakkum Polda Metro Jaya, Budiyanto kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).
Langkah berani seperti pembatasan kendaraan, lanjut Budiyanto sebenarnya sudah diamanahkan oleh Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan pasal 133 Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009.

"Tujuan pembatasan lalu lintas sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan effesiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas," ungkapnya.