Pemekaran Jabodetabek Diduga Akibat Tata Kelola yang Kurang Baik
Pemekaran Jabodetabek Diduga Akibat Tata Kelola yang Kurang Baik
A
A
A
JAKARTA - Kemunculan wacana pemindahan ibu kota hingga isu pemekaran wilayah dianggap bermuara dari tata kelola megapolitan Jabodetabek yang tidak ditangani dengan baik. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W) Institut Pertanian Bogor (IPB) University Ernan Rustiadi.
"P4W IPB sudah memiliki kajian yang cukup panjang tentang Jabodetabek sebagai suatu megacity dunia. Sekarang sudah menjadi megacity kedua terbesar di dunia karena penduduknya sudah hampir 35 juta dan di situ terdapat 25 persen atau seperempat PDRB nasional sekaligus menjadi kota global satu satunya di Indonesia yang harus berdaya saing dengan kota global di dunia," terang Ernan kepada wartawan, Selasa (27/8/2019).
Menurutnya, saat ini diperlukan adanya kajian yang memikirkan rekomendasi tata kelola yang terbaik di Kota dan Kabupaten Bogor atau Jabodetabek maupun Indonesia. (Baca Juga: Setelah Bekasi, Giliran Wali Kota Depok Pilih Gabung DKI Jakarta
"Agar nantinya ini bukan hanya persoalan rebutan kekuasaan tetapi kita harus berpikir secara jernih. Nah disinilah penanganan akademik harus berkontribusi memberikan tawaran yang terbaik bagi masyarakat disini dan Indonesia secara keseluruhan jadi bukan masalah politik semata," jelasnya.
Kemudian ia mengungkapkan, seandainya nanti hasil kajian tersebut jadi rekomendasi, maka yang disampaikannya adalah perubahan tata wilayah, batas wilayah administrasi atau pembentukan lembaga baru dari sekedar Kota/Kabupaten dan Provinsi dengan tujuan mempersatukan dan mengorganisir hubungan antara kota dan kabupaten di Jabodetabek.
"Jadi kami harus independen, harus objektif memberikan masukan-masukan, memikirkan yang terbaik untuk Bogor, Jabodetabek bahkan Indonesia. Jadi itu yang menjadi landasan kami bekerja dari amanah yang disampaikan untuk melakukan kajian ini," tuturnya.
Sementara itu, Pemkot Bogor saat ini bersama IPB University sepakat untuk melakukan kajian akademis terkait berkembangnya isu perluasan wilayah maupun pembentukan provinsi baru yang belakangan ini ramai diangkat media massa.
Rektor IPB University Arif Satria menyambut baik pertemuan pihaknya dengan Pemkot Bogor yang diinisiasi langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
"Iya di pertemuan kemarin kita telah membahas langkah-langkah yang harus dilakukan, koordinasi serta kerja sama antara IPB dengan Pemkot, khususnya isu-isu yang lagi mengemuka berkaitan dengan pengembangan wilayah Bogor dan Jabodetabek," katanya.
Sebab, lanjut dia, isu ataupun wacana ini merupakan turunan dari isu besar tentang pemindahan ibu kota negara (dari Jakarta ke Kalimantan). Menurutnya, Jabodetabek ini sudah lama tidak tertangani dengan baik padahal wilayah-wilayah tersebut memiliki ikatan-ikatan fungsi baik secara demografis, ekonomi dan ekologis.
"Jabodetabek ini government-nya harus diperkuat dan dituntaskan sehingga masalah ekonomi, ekologis, lingkungan serta masalah demografis bisa diantisipasi," katanya.
Maka dari itu, pihaknya langsung menyambut baik tawaran dari Pemkot untuk melakukan kajian akademik berkaitan dengan isu Jabodetabek ini. "Tim akan segera kami bentuk dan kami akan terus berkoordinasi dengan Pemkot dan juga Pemkab paling tidak pada bulan Desember sudah ada beberapa hasil (kajian)," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku tak menyangka isu yang awalnya mengemuka di forum Kepala Daerah se-Jawa Barat yang dihadiri Dedie Rachim itu berkembang mendapatkan perhatian publik yang luar biasa.
"Terus terang tidak kami duga dimana-mana diperbincangkan di talk show semua media. Bahkan, saya sering mendapat informasi cerita dibahas di kereta dan di angkutan umum," ungkapnya.
Sebab, di satu sisi, kata dia, wacana tersebut baik dan memiliki nilai edukatif karena publik berhak tahu kota ini bergerak ke mana. "Ini sesuatu yang tidak terjadi 10-15 tahun yang lalu. Dulu perdebatannya isunya politik, tapi sekarang tata kota pun menjadi perhatian publik artinya warga merasa dekat nasibnya dengan isu ini,"katanya.
Namun di sisi lain, lanjutnya, isu ini perlu diletakan dalam konteks yang proporsional karena punya potensi akan berkembang sehingga tidak sesuai lagi dengan semangat awal.
"Saya melihat bahwa isu ini kemudian direduksi lebih ke arah aspek-aspek politis, seolah-olah Kota Bogor mengajukan proposal pembentukan Provinsi Bogor Raya. Padahal konteksnya adalah Kota Bogor mengantisipasi masa depan, menghitung potensi kenaikan dan lingkungan stagnan PAD dimasa depan karena BPHTB yang akan jenuh, luas wilayah yang tidak akan bertambah. Itu yang harus kita antisipasi. Kedua arus urbanisasi pertumbuhan penduduk dan lain lain," kilahnya.
Maka dari itu, lanjut dia, perluasan wilayah itu hanya salah satu opsi dari selain isu-isu atau opsi lain misalnya mekanisme koordinasi atau penggabungan wilayah dan pembentukan wilayah baru dan lain lain. "Makanya kami dengan IPB mengkaji ini secara akademis," tambahnya.
"P4W IPB sudah memiliki kajian yang cukup panjang tentang Jabodetabek sebagai suatu megacity dunia. Sekarang sudah menjadi megacity kedua terbesar di dunia karena penduduknya sudah hampir 35 juta dan di situ terdapat 25 persen atau seperempat PDRB nasional sekaligus menjadi kota global satu satunya di Indonesia yang harus berdaya saing dengan kota global di dunia," terang Ernan kepada wartawan, Selasa (27/8/2019).
Menurutnya, saat ini diperlukan adanya kajian yang memikirkan rekomendasi tata kelola yang terbaik di Kota dan Kabupaten Bogor atau Jabodetabek maupun Indonesia. (Baca Juga: Setelah Bekasi, Giliran Wali Kota Depok Pilih Gabung DKI Jakarta
"Agar nantinya ini bukan hanya persoalan rebutan kekuasaan tetapi kita harus berpikir secara jernih. Nah disinilah penanganan akademik harus berkontribusi memberikan tawaran yang terbaik bagi masyarakat disini dan Indonesia secara keseluruhan jadi bukan masalah politik semata," jelasnya.
Kemudian ia mengungkapkan, seandainya nanti hasil kajian tersebut jadi rekomendasi, maka yang disampaikannya adalah perubahan tata wilayah, batas wilayah administrasi atau pembentukan lembaga baru dari sekedar Kota/Kabupaten dan Provinsi dengan tujuan mempersatukan dan mengorganisir hubungan antara kota dan kabupaten di Jabodetabek.
"Jadi kami harus independen, harus objektif memberikan masukan-masukan, memikirkan yang terbaik untuk Bogor, Jabodetabek bahkan Indonesia. Jadi itu yang menjadi landasan kami bekerja dari amanah yang disampaikan untuk melakukan kajian ini," tuturnya.
Sementara itu, Pemkot Bogor saat ini bersama IPB University sepakat untuk melakukan kajian akademis terkait berkembangnya isu perluasan wilayah maupun pembentukan provinsi baru yang belakangan ini ramai diangkat media massa.
Rektor IPB University Arif Satria menyambut baik pertemuan pihaknya dengan Pemkot Bogor yang diinisiasi langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
"Iya di pertemuan kemarin kita telah membahas langkah-langkah yang harus dilakukan, koordinasi serta kerja sama antara IPB dengan Pemkot, khususnya isu-isu yang lagi mengemuka berkaitan dengan pengembangan wilayah Bogor dan Jabodetabek," katanya.
Sebab, lanjut dia, isu ataupun wacana ini merupakan turunan dari isu besar tentang pemindahan ibu kota negara (dari Jakarta ke Kalimantan). Menurutnya, Jabodetabek ini sudah lama tidak tertangani dengan baik padahal wilayah-wilayah tersebut memiliki ikatan-ikatan fungsi baik secara demografis, ekonomi dan ekologis.
"Jabodetabek ini government-nya harus diperkuat dan dituntaskan sehingga masalah ekonomi, ekologis, lingkungan serta masalah demografis bisa diantisipasi," katanya.
Maka dari itu, pihaknya langsung menyambut baik tawaran dari Pemkot untuk melakukan kajian akademik berkaitan dengan isu Jabodetabek ini. "Tim akan segera kami bentuk dan kami akan terus berkoordinasi dengan Pemkot dan juga Pemkab paling tidak pada bulan Desember sudah ada beberapa hasil (kajian)," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku tak menyangka isu yang awalnya mengemuka di forum Kepala Daerah se-Jawa Barat yang dihadiri Dedie Rachim itu berkembang mendapatkan perhatian publik yang luar biasa.
"Terus terang tidak kami duga dimana-mana diperbincangkan di talk show semua media. Bahkan, saya sering mendapat informasi cerita dibahas di kereta dan di angkutan umum," ungkapnya.
Sebab, di satu sisi, kata dia, wacana tersebut baik dan memiliki nilai edukatif karena publik berhak tahu kota ini bergerak ke mana. "Ini sesuatu yang tidak terjadi 10-15 tahun yang lalu. Dulu perdebatannya isunya politik, tapi sekarang tata kota pun menjadi perhatian publik artinya warga merasa dekat nasibnya dengan isu ini,"katanya.
Namun di sisi lain, lanjutnya, isu ini perlu diletakan dalam konteks yang proporsional karena punya potensi akan berkembang sehingga tidak sesuai lagi dengan semangat awal.
"Saya melihat bahwa isu ini kemudian direduksi lebih ke arah aspek-aspek politis, seolah-olah Kota Bogor mengajukan proposal pembentukan Provinsi Bogor Raya. Padahal konteksnya adalah Kota Bogor mengantisipasi masa depan, menghitung potensi kenaikan dan lingkungan stagnan PAD dimasa depan karena BPHTB yang akan jenuh, luas wilayah yang tidak akan bertambah. Itu yang harus kita antisipasi. Kedua arus urbanisasi pertumbuhan penduduk dan lain lain," kilahnya.
Maka dari itu, lanjut dia, perluasan wilayah itu hanya salah satu opsi dari selain isu-isu atau opsi lain misalnya mekanisme koordinasi atau penggabungan wilayah dan pembentukan wilayah baru dan lain lain. "Makanya kami dengan IPB mengkaji ini secara akademis," tambahnya.
(mhd)
Explore More