Fasilitas Layanan Kesehatan Kurang, Pemkot Bogor Berencana Tambah RSUD

Rabu, 31 Juli 2019 - 14:02 WIB
Fasilitas Layanan Kesehatan...
Fasilitas Layanan Kesehatan Kurang, Pemkot Bogor Berencana Tambah RSUD
A A A
BOGOR - Masih minimnya fasilitas kesehatan plat merah atau yang dikelola pemerintah daerah di Kota Bogor, membuat Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memiliki ide untuk membangun satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) lagi. Jika melihat pertumbuhan penduduk di kota hujan yang jumlahnya mencapai satu juta jiwa lebih ini, tentu harus diimbangi dengan fasilitas kesehatan representatif.

"Sebab RSUD yang ada saat ini tidak mencukupi untuk mengakomodir warga Kota Bogor. Terlebih RSUD yang ada saat ini 60 persennya banyak dinikmati warga Kabupaten Bogor, khususnya yang ada di wilayah Bogor bagian Barat," ujar Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto usai melakukan ground breaking proyek lanjutan pembangunan blok 3 RSUD Kota Bogor, Jalan Semeru, Menteng, Bogor Barat, Kota Bogor, Rabu (31/7/2019).

Ia memaparkan, idenya tersebut muncul lantaran banyak aspirasi masyarakat Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Timur yang belum sepenuhnya menikmati fasilitas RSUD Kota Bogor. "Mereka (warga Bogor Selatan dan Timur) malah sering ke RSUD Ciawi yang notabene milik Pemkab Bogor dan sejumlah rumah sakit swasta. Maka dari itu kita ingin ada rumah sakit milik pemerintah daerah juga disana, saat ini sudah masuk dalam tahap perencanaan, Insyaallah 2021 terealisasi. Lokasinya di Kecamatan Bogor Timur," jelasnya.

Pihaknya menegaskan keberadaan RSUD di Kecamatan Bogor Timur pada 2021 mutlak diperlukan karena memang Kota Bogor masih kekurangan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. "Tentunya pembangunannya dilakukan secara bertahap, sama seperti RSUD yang ada saat ini," katanya.

Terkait molornya lanjutan proyek pembangunan RSUD Kota Bogor yang terletak di Jalan Semeru, Kelurahan Menteng, Bogor Barat, pihaknya mengingatkan agar para kontraktor dan manajemen RSUD tak bermain-main dengan fasilitas kesehatan.

"Ada dua kegiatan tahun ini yang harus dikawal yaitu rumah ibadah dan rumah sakit. Ini (RSUD) sebetulnya sudah telat dua tahun. Tentu sudah tidak ada toleransi telat lagi. Saya harap pertengahan Desember proyek ini sudah bisa diresmikan dan dipergunakan atau melayani pasien," ungkapnya.

Sementara itu, Plt Dirut RSUD Kota Bogor Rubaeah menjelaskan proyek pembangunan blok 3 RSUD ini ada selisih antara pagu anggaran dengan penawaran hasil lelang yakni sebesar Rp11,2 miliar.

Tentunya, kata dia, Rp11,2 miliar itu suatu keuntungan. Sebab nilai tersebut menjadi SILPA Kas Daerah yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain di RSUD Kota Bogor.

"Bukan malah menjadi kekhawatiran penurunan kualitas pekerjaan. Sebab kita pagu Rp101 miliar, pemenang menawar Rp89 miliar, maka ada sisa Rp11,2 milyar, ini menjadi SILPA kas daerah dan akan kita ajukan di anggaran perubahan 2019 untuk dimanfaatkan membeli alat-alat kesehatan sebagai penunjang ruangan yang akan terisi 264 kamar tidur disitu," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Trikencana Sakti Utama Bambang Suparno selaku kontraktor pembangunan proyek blok 3 RSUD Kota Bogor mengaku optimis dapat selesai tepat waktu.

"Sesuai kontrak kerja itu 210 hari kalender. Tapi kita baru dimulai pada 17 Juni melalui pembongkaran gedung eksisting (lama) RSUD yang merupakan itu satu kendala juga. Namun saya optimis bisa selesai tepat waktu yakni 15 Desember," tandasnya.
(ysw)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.1456 seconds (0.1#10.140)