DKI Fokus Pengerukan Waduk dan Drainase di Musim Kemarau
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya mengurangi banjir pada saat musim hujan terjadi nanti. Pengerukan waduk dan saluran menjadi prioritas pengerjaan pada musim kemarau saat ini.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Juaini mengatakan, musim kemarau merupakan kesempatan untuk mengurangi banjir di Jakarta. Untuk itu, pada musim kemarau ini, pihaknya terus melakukan pengerukan di waduk dan saluran diberbagai wilayah.
"Pengerukan musim kemarau menjadi prioritas kami, sehingga ketika waktu musim penghujan, waduk dan saluran kita selesai di keruk dan diharapkan menampung lebih banyak debit air," kata Juaini saat dihubungi wartawan, Jumat 19 Juli 2019.
Juaini menjelaskan, selain melakukan pengerukan, pihaknya juga tengah melanjutkan normalisasi dan naturalisasi untuk mengendalikan banjir pada saat musim hujan nanti. Menurutnya, ada beberapa contoh waduk yang akan dinaturalisasi dan selesai hingga akhir tahun ini.
Adapun waduk-waduk tersebut adalah, waduk kapuk di Jakarta Barat, Waduk Brigif di Jakarta Selatan, Waduk Kampung Rambutan satu dan dua. Nantinya, selain dapat mengurangi banjir, Waduk bisa menjadi tempat rekreasi dan warga bisa saling berinteraksi lantaran dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung kawasan waduk sebagai ruang ketiga bagi masyarakat.
"Berdasarkan kegiatan strategis daerah, naturalisasi akan menyentuh waduk terlebih dahulu. Untuk sungai masih dilakukan pendataan," ungkapnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan, musim kemarau merupakan tantangan dalam menangani banjir dan mengatasi kekeringan. Menurutnya dengan meresapkan air sebanyak banyaknya ke dalam tanah dan tempat penampungan air, kekeringan tidak akan terjadi dan banjir bisa terkendali.
"Harapannya kita ke depan bisa memiliki tempat penampungan air hujan yang lebih banyak, setu, waduk, pengerukan sekarang kita lakukan intensif. Harapannya agar bisa ikut menyimpan air," ujarnya.
Sementara itu, Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meminta Dinas SDA memaparkan bagaimana konsep naturalisasi yang akan dilakukan nanti. Menurutnya, ketidakpastian naturalisasi di sungai di sebabkan ketidakberanian Gubernur Anies menata bantaran sungai.
"Wajar kalau waduk yang dipilih untuk dinaturalisasi. Tapi jelaskan konsepnya. Sehingga apa yang dilakukan saling berhubungan. Penanganan banjir harus berkesinambungan," katanya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Juaini mengatakan, musim kemarau merupakan kesempatan untuk mengurangi banjir di Jakarta. Untuk itu, pada musim kemarau ini, pihaknya terus melakukan pengerukan di waduk dan saluran diberbagai wilayah.
"Pengerukan musim kemarau menjadi prioritas kami, sehingga ketika waktu musim penghujan, waduk dan saluran kita selesai di keruk dan diharapkan menampung lebih banyak debit air," kata Juaini saat dihubungi wartawan, Jumat 19 Juli 2019.
Juaini menjelaskan, selain melakukan pengerukan, pihaknya juga tengah melanjutkan normalisasi dan naturalisasi untuk mengendalikan banjir pada saat musim hujan nanti. Menurutnya, ada beberapa contoh waduk yang akan dinaturalisasi dan selesai hingga akhir tahun ini.
Adapun waduk-waduk tersebut adalah, waduk kapuk di Jakarta Barat, Waduk Brigif di Jakarta Selatan, Waduk Kampung Rambutan satu dan dua. Nantinya, selain dapat mengurangi banjir, Waduk bisa menjadi tempat rekreasi dan warga bisa saling berinteraksi lantaran dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung kawasan waduk sebagai ruang ketiga bagi masyarakat.
"Berdasarkan kegiatan strategis daerah, naturalisasi akan menyentuh waduk terlebih dahulu. Untuk sungai masih dilakukan pendataan," ungkapnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan, musim kemarau merupakan tantangan dalam menangani banjir dan mengatasi kekeringan. Menurutnya dengan meresapkan air sebanyak banyaknya ke dalam tanah dan tempat penampungan air, kekeringan tidak akan terjadi dan banjir bisa terkendali.
"Harapannya kita ke depan bisa memiliki tempat penampungan air hujan yang lebih banyak, setu, waduk, pengerukan sekarang kita lakukan intensif. Harapannya agar bisa ikut menyimpan air," ujarnya.
Sementara itu, Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meminta Dinas SDA memaparkan bagaimana konsep naturalisasi yang akan dilakukan nanti. Menurutnya, ketidakpastian naturalisasi di sungai di sebabkan ketidakberanian Gubernur Anies menata bantaran sungai.
"Wajar kalau waduk yang dipilih untuk dinaturalisasi. Tapi jelaskan konsepnya. Sehingga apa yang dilakukan saling berhubungan. Penanganan banjir harus berkesinambungan," katanya.
(mhd)