Anies Baswedan Luncurkan Gugus Tugas Reforma Agraria di Balkot

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan meluncurkan gugus tugas reforma agraria Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Balai Agung, Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019). Hal ini sebagai tindak lanjut tertibnya Kepgub 574 tahun 2019 sebagai perubahan atas Kepgub 162 tahun 2019.

"Gugus tugas yang fungsinya untuk mendukung penyelenggaraan reforma agraria di Provinsi DKI Jakarta," kata Anies mengawali sambutannya.

Reforma agraria ini penting sekali, kata dia, karena bisa mengatasi beberapa persoalan mendasar di bidang agraria yang implikasinya pada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik.

"Khususnya dalam hal ketimpangan penguasaan, ketimpangan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ada di Jakarta," kata Anies.

Reforma agraria adalah kebijakan untuk penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Anies menjelaskan, reforma agraria yang terjadi di Jakarta juga mencakup konflik sengketa agraria, alih fungsi lahan yang berjalan secara masif, tantangan kualitas lingkungan hidup, kemiskinan dan pengangguran, serta kesenjangan sosial.

"Karena itu, mari kita tetapkan reforma agraria ini lebih dari sekadar administrasi. Ini adalah soal bagaimana menjadikan Jakarta kota yang berkeadilan, dimana penguasaan atas lahan ditata, diatur dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip ketertiban pada aturan hukum," terangnya.

"Dan ini semua membutuhkan kemauan dari semua pihak untuk di lapangan nanti, melaksanakan secara konsisten. Saya ingin pada semuanya saja, nanti bekerja di lapangan. Pegang benar prinsip tadi bahwa kita ingin menghadirkan keadilan sosial di Jakarta. Dan soal tanah, lahan adalah salah satu masalah yang paling mendasar untuk bisa menghadirkan keadilan itu," sambung Anies.

Anies meyakini gugus tugas reforma agraria dapat berkontribusi optimal dalam penyelenggaraan reforma agraria di Jakarta, sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Jakarta. Selain itu, dia juga berharap gugus tugas reforma agraria dapat berkolaborasi dan sejalan dengan kebijakan perpajakan bumi dan bangunan (PBB) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, khususnya pembebasan PBB bagi pensiun PNS, veteran, maupun keluarga pahlawan.

"Saya berharap ini dijalankan secara serius. Aspeknya ada banyak. Nanti kita akan mendengar dari para pakar tentang aspek ini," kata Anies.

Dia berharap, Lurah dan para Camat berada di garis paling depan, pegang prinsip itu. Berpihaklah pada prinsip keadilan.

"Jangan berpihak kepada jumlah rupiah. Tetapi berpihak kepada prinsip keadilan pada semuanya. Insya Allah kita akan bisa nantinya menjalankan tugas ini di ujung dan mengatakan: alhamdulillah, amanat yang dititipkan kepada saya, saya jalankan dengan memegang prinsip keadilan, bukan prinsip yang lain," tutup Anies.