Minim Angkutan Umum, Pemkab Bogor Usul LRT Dilanjutkan

BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, menargetkan 2019 sekitar 80 persen dari 1.748,915 kilometer total ruas jalan Kabupaten Bogor dilalui oleh angkutan umum.

"Selain berharap adanya tindak lanjut program pembangunan transportasi massal Light Rail Transit (LRT) dari pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta dengan JA Connectionya, kita juga berupaya menyediakan angkutan umum untuk beberapa jalan," kata Bupati Bogor Ade Yasin di Bogor, Rabu 16 Januari 2019.

Ade berharap, proyek LRT bisa berlanjut hingga ke Kabupaten Bogor, karena secara tidak langsung program tersebut membantu mengatasi persoalan transportasi publik.

"Seperti kita ketahui Cibinong dan Bojonggede itu padat penduduknya, tentu jika ada transportasi umum bisa membantu pemenuhan kebutuhan mobilitas masyarakat," ungkapnya.

Sementara, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan, pihaknya sedang merancang sejumlah program untuk mengatasi persoalan pemenuhan kebutuhan transportasi publik.

"Langkah upaya kita dalam penyediaan moda transportasi publik di Kabupaten Bogor itu banyak. Baik yang berbasis jalan dalam konteks angkutan massal, maupun rel kereta. Kita mengharapkan ada percepatan pembangunan sejumlah Transit Oriented Development (TOD) di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor," jelasnya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini pertama adalah dalam mendukung program pemerintah pusat dalam mengintegrasikan sarana transportasi Jabodetabek sebagai upaya menggeser masyarakat agar beralih dari angkutan pribadi ke umum.

"Kemudian sebagaimana target Bupati Bogor yang sekarang ini, permasalahan transportasi publik yakni jalan di Kabupaten Bogor ini masih banyak yang belum terinjak angkutan umum. Targetnya kalau tak salah 80 persen. Sekarang baru 60 persen. Targetnya ingin 80 persen jalan-jalan di Kabupaten Bogor diisi angkutan umum (angkot dan bus)," paparnya.

Terkait angkutan massal, pihaknya selalu berkordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Saat ini, pihaknya masih bekerjasama dengan BPTJ, khususnya menyangkut supply and demand.

"Sedangkan untuk yang jalan raya itu kewenangan kita. Sehingga tujuan kita sebagai pelayan masyarakat terpenuhi. Sebab sudah menjadi kewajiban kita menyediakan angkutan umum agar masyarakat dalam beraktifitas dari satu tujuan ke tujuan yang lain bisa berbiaya murah," jelasnya.

Harapannya, lanjut dia, bukan hanya, bagaimana kita memfasilitasi pergerakan atau mobilitas masyarakat, dari sisi fungsi. Tapi jika, semua program itu berjalan berkesinambungan maka akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi.

"Karena akan banyak bangkitan baru di Kabupaten Bogor sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pemodal untuk berinvestasi," jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya berupaya agar persoalan transportasi umum tidak menimbulkan masalah baru terkait kemacetan. Sesuai dengan rencana induk transportasi jabodetabek, pihaknya akan mencoba membangun beberapa park and ride yang ada di Kabupaten Bogor.

"Kerja samanya dengan DKI sudah, karena kita satu kesatuan, harapannya di 2022 kerjasama menyangkut park and ride ini ada wujudnya. Khususnya di daerah yang sangat potensial adalah di Bojonggede atau Cibinong," ungkapnya.