Flyover Martadinata Bogor Terganjal 40 Meter Lahan
A
A
A
BOGOR - Pembangunan fisik flyover atau jalan layang di Jalan RE Martadinata, Bogor Tengah, Kota Bogor, masih terganjal pembebasan lahan. Flyover Martadinata seharusnya sudah dimulai sejak Oktober lalu dan ditargetkan selesai akhir 2019.
Hingga saat ini dari total lahan seluas 1.754 meter persegi yang dibutuhkan, 40 meter di antaranya belum dibebaskan oleh Pemkot Bogor. Padahal proses pembebasan lahan melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bogor, sudah dilakukan sejak 2016.
"Total pembebasan lahan ada 1.754 meter persegi, tapi saat ini kurang 40 meter persegi yang belum dibebaskan. Informasinya tinggal menunggu tanda tangan SPH (Surat Pelepasan Hak) dari pemilik lahan," ujar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 Metropolitan II Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr) Yuanita Kiki Sani, di Kantor Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis (15/11/2018).
Pihaknya berharap permasalahan tersebut segera diselesaikan Pemkot Bogor, karena ini menyangkut target penyelesaian pekerjaan. "Insya Allah jika sesuai rencana, berjalan lancar, bisa selesai 19 Desember 2019 atau 420 hari kalender," katanya.
Menurut dia, pembangunan flyover ini sangat penting bagi Pemkot dan masyarakat Kota Bogor dalam mengatasi kemacetan di sejumlah lokasi rawan macet akibat perlintasan sebidang kereta api.
"Permohonan pembangunan flyover ini merupakan permohonan dari Wali Kota Bogor Bima Arya sejak tahun 2015 kepada Presiden Joko Widodo. Namun pada 2018 baru dapat direalisasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemen PUPR sebesar Rp105 miliar," katanya.
Pihaknya berharap seluruh warga sekitar yang terdampak adanya proyek pembangunan flyover Jalan RE Martadinata beserta aparatur terkait di Kota Bogor dapat mendukung sehingga pembangunannya berjalan dengan baik.
"Kami juga meminta maaf atas gangguan yang terjadi akibat pembangunan, terutama masalah lalu lintasnya," jelasnya.
Dia menyebutkan, panjang Flyover Martadinata yang akan dibangun sepanjang 458 meter dengan kanan kiri frontage (bahu jalan). Ke depan setelah flyover dibangun maka tidak ada lagi perlintasan sebidang.
Untuk tahap pertama akan dilakukan pembangunan frontage struktur utama disamping jalan eksisting saat ini. "Pembangunan frontage atau bahu jalan ini sudah dimulai dan ditargetkan rampung Desember 2018, sehingga Januari 2019 kita fokus ke pembangunan konstruksi utama flyover," paparnya.
Terkait metode pengaturan lalu lintas, pihaknya berkomitmen tidak akan ada penutupan jalan. Bahkan pihaknya juga berencana memasang palang pintu kereta api sementara.
"Kita juga sudah memasang 7 spanduk sebagai media sosialisasi di beberapa lokasi dan akan menyebarkan pamflet terkait rencana pembangunan Flyover Martadinata ini," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Bogor Tengah, Abdul Wahid menyebutkan kemacetan di jalan RE Martadinata memang sudah sangat parah. Itu terjadi ketika jam sibuk atau pagi hari.
"Arus lalu lintas terlihat sangat crowded, bahkan sering terjadi kecelakaan. Apalagi saat ini terdampak pembangunan flyover Martadinata. Kemacetan semakin parah," jelasnya.
Pihaknya berharap, Kementerian PUPR memperhatikan segala aspek terkait dampak selama pembangunan flyover, dalam hal ini menyangkut keluhan warga sekitar.
"Maka dari itu kita akan terus melakukan sosialisasi rencana pembangunan Flyover Martadinata yang sudah dimulai dari bulan lalu (Oktober). Kita berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat diakomodir, sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar," tukasnya.
Hingga saat ini dari total lahan seluas 1.754 meter persegi yang dibutuhkan, 40 meter di antaranya belum dibebaskan oleh Pemkot Bogor. Padahal proses pembebasan lahan melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bogor, sudah dilakukan sejak 2016.
"Total pembebasan lahan ada 1.754 meter persegi, tapi saat ini kurang 40 meter persegi yang belum dibebaskan. Informasinya tinggal menunggu tanda tangan SPH (Surat Pelepasan Hak) dari pemilik lahan," ujar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 Metropolitan II Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr) Yuanita Kiki Sani, di Kantor Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis (15/11/2018).
Pihaknya berharap permasalahan tersebut segera diselesaikan Pemkot Bogor, karena ini menyangkut target penyelesaian pekerjaan. "Insya Allah jika sesuai rencana, berjalan lancar, bisa selesai 19 Desember 2019 atau 420 hari kalender," katanya.
Menurut dia, pembangunan flyover ini sangat penting bagi Pemkot dan masyarakat Kota Bogor dalam mengatasi kemacetan di sejumlah lokasi rawan macet akibat perlintasan sebidang kereta api.
"Permohonan pembangunan flyover ini merupakan permohonan dari Wali Kota Bogor Bima Arya sejak tahun 2015 kepada Presiden Joko Widodo. Namun pada 2018 baru dapat direalisasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemen PUPR sebesar Rp105 miliar," katanya.
Pihaknya berharap seluruh warga sekitar yang terdampak adanya proyek pembangunan flyover Jalan RE Martadinata beserta aparatur terkait di Kota Bogor dapat mendukung sehingga pembangunannya berjalan dengan baik.
"Kami juga meminta maaf atas gangguan yang terjadi akibat pembangunan, terutama masalah lalu lintasnya," jelasnya.
Dia menyebutkan, panjang Flyover Martadinata yang akan dibangun sepanjang 458 meter dengan kanan kiri frontage (bahu jalan). Ke depan setelah flyover dibangun maka tidak ada lagi perlintasan sebidang.
Untuk tahap pertama akan dilakukan pembangunan frontage struktur utama disamping jalan eksisting saat ini. "Pembangunan frontage atau bahu jalan ini sudah dimulai dan ditargetkan rampung Desember 2018, sehingga Januari 2019 kita fokus ke pembangunan konstruksi utama flyover," paparnya.
Terkait metode pengaturan lalu lintas, pihaknya berkomitmen tidak akan ada penutupan jalan. Bahkan pihaknya juga berencana memasang palang pintu kereta api sementara.
"Kita juga sudah memasang 7 spanduk sebagai media sosialisasi di beberapa lokasi dan akan menyebarkan pamflet terkait rencana pembangunan Flyover Martadinata ini," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Bogor Tengah, Abdul Wahid menyebutkan kemacetan di jalan RE Martadinata memang sudah sangat parah. Itu terjadi ketika jam sibuk atau pagi hari.
"Arus lalu lintas terlihat sangat crowded, bahkan sering terjadi kecelakaan. Apalagi saat ini terdampak pembangunan flyover Martadinata. Kemacetan semakin parah," jelasnya.
Pihaknya berharap, Kementerian PUPR memperhatikan segala aspek terkait dampak selama pembangunan flyover, dalam hal ini menyangkut keluhan warga sekitar.
"Maka dari itu kita akan terus melakukan sosialisasi rencana pembangunan Flyover Martadinata yang sudah dimulai dari bulan lalu (Oktober). Kita berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat diakomodir, sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar," tukasnya.
(thm)