Terminal Jatijajar Ditarget Masuk Transit Orinted Development

DEPOK - Terminal Jatijajar yang terletak di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Depok, sudah mulai dioperasikan untuk uji coba sementara.

Dengan beroperasinya terminal tipe A ini, bus AKDP dan AKAP pun wajib masuk ke terminal yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor ini. T erminal Jatijajar mulai dibangun pada 2008 dan selesai pada 2018. Pembangunan dilakukan secara bertahap hingga akhirnya beroperasi.

Pembangunan terminal ini menelan anggaran hingga miliaran rupiah. Karena terminal tersebut masuk tipe A maka kewenangan atas pengelolaan terminal tersebut berada di tangan pemerintah pusat. Pembangunan terminal itu sendiri dilakukan dalam beberapa tahap. Terminal ini akan resmi dioperasikan tahun depan setelah jembatan selesai dibangun.

Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihantono mengungkapkan, Terminal Jatijajar baru pada tahapan operasional uji coba. “Akhir tahun ini jembatan kami rampungkan dulu. Jadi, Terminal Jatijajar baru masuk tahapan uji coba dan akan terus dilakukan evaluasi,” kata Bambang.

Dia mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi uji coba Terminal Jatijajar hingga akhir tahun ini. Begitu pula evaluasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan fasilitas infrastruktur dan pelayanan di Terminal Jatijajar. Alhasil, ke depannya Terminal Jatijajar bisa masuk kategori terminal Transit Orinted Development (TOD).

“Ini kan baru operasional uji coba dulu. Terminal Jatijajar dioperasikan sebagai bentuk dari sinergitas pemerintah pusat dan daerah,” tuturnya. Kuota terminal ini bisa menampung hingga 200 armada.

Pada musim mudik kemarin, terminal ini sudah digunakan untuk akses bus AKPD dan AKAP. Terminal Jatijajar masuk dalam tipe A yang kewenangannya berada di Pemerintah Pusat, yakni BPTJ. Namun, sinergi dengan pemerintah daerah setempat juga terus dijalin. “Ini bukti sinergi pusat dengan daerah,” tandasnya.

Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad berharap ke depan terminal ini bisa menjadi tempat transit angkutan antarprovinsi yang aman dan nyaman bagi penumpang bus. Dia menegaskan dengan adanya terminal ini maka seluruh pool bus yang ada di Jalan Raya Bogor dan Depok wajib masuk ke terminal.

“Semua pool bus yang ada di Jalan Raya Bogor dan Depok sudah masuk Terminal Jatijajar,” katanya. Dia mengatakan tindakan tegas juga akan diberikan pada pengelola pool jika armadanya tidak masuk ke area itu. Sementara untuk akses angkutan umum dalam wilayah Depok ada kendaraan 06 yang masuk ke dalam terminal.

“Wajib masuk Terminal Jatijajar. Kalau tidak, dikenakan sanksi,” ucapnya. Idris mengatakan, karena kewenangan atas terminal ini ada di pusat maka pihaknya akan melakukan sinergi di sektor lain. Misalnya, di sektor pemberdayaan ekonomi, yaitu dengan berkoordinasi untuk menempatkan pelaku UKM Depok di Ter minal Jatijajar. Sementara untuk retribusi menjadi wewenang pemerintah pusat.

“Iya, peran Depok nanti di antaranya di sana ada retribusi dan ada untuk perizinan dari pusat. Misalnya, pemanfaatan ruang foodcourt, itu nanti kami kerja sama dengan dinas terkait yang bisa mengurus untuk UMKM dan ini bisa memanfaatkan ruangruang seperti ini,” ucapnya.

Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo mengatakan, pihak nya sangat mendukung beroperasinya Terminal Jatijajar. Sebab, itu sangat membantu mengurangi kemacetan di ruas Jalan Margonda.

Seperti diketahui bahwa volume kendaraan di Margonda juga dilalui kendaraan besar. Dengan adanya terminal ini maka kendaraan pun dialihkan rutenya. “Langkah ini tentu akan mengurai kemacetan di Margonda. Jadi, sangat efektif jika Terminal Jatijajar itu dioperasikan saat ini,” katanya.

Dia pun mengapresiasi Pemerintah Kota Depok yang bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi dan Pusat sehingga terminal ini bisa dipakai. Apa lagi, sebelumnya terminal tersebut sempat terbengkalai sampai bertahun-tahun.

“Saya apresiasi Pak Wali Kota dan Dishub Kota Depok yang bisa bergerak cepat dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat sehingga Terminal Jatijajar bisa dipergunakan setelah cukup lama terbengkalai,” ungkapnya.

Di sisi lain roda perekonomian di wilayah tersebut akan hidup dan berkembang sehingga meningkatkan aktivitas dan kegiatan warga. Artinya, kata Hendrik, perputaran uang tidak lagi terpusat di Margonda saja.

“Jadi, di sini ada pertumbuhan ekonomi baru. Harus dilihat sebagai pemerataan pembangunan juga. Ini tentu menjadi hal positif bagi warga sekitar,” katanya. Dia berharap agar nantinya sisi positif lainnya dari pengoperasian terminal ini bisa muncul.

Misalnya, memunculkan ekonomi kreatif dan pusat kegiatan baru di Depok. “Intinya, ya kegiatan tidak hanya di Margonda. Namanya pemerataan ya seperti ini. Ada sektor lain yang hidup dan berkembang sehingga perputaran masyarakatnya dan ekonomi juga berkembang di wilayah tersebut,” tandasnya.