Anies Temukan Penyebab Kemacetan di Sekitar Stasiun Palmerah

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, langkah utama mengurai titik potensi kemacetan adalah dijaga dan dipantau. Sehingga titik lokasi itu tidak menjadi macet.

Bahkan, kata Anies, saat dirinya melakukan pemantauan di Stasiun Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (18/9/2018), banyak ojek online yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan tidak adanya petugas di lokasi itu. Tentu, kata dia, lalu lintas di sekitar stasiun menjadi macet.

"Polantas ada tapi dinas perhubungan malah tidak ada, jadi nanti saya akan panggil dan saya minta di semua tempat yang berpotensi ada pengumpulan ojek karena di situ ada stasiun terminal di situ ada halte, di situ harus ada petugas yang berjaga," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta.



Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah menyatakan siap untuk menindaklanjuti perintah Gubernur Anies menempatkan petugas di sejumlah titik kemacetan. Menurutnya, untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya terkendala minimnya petugas pengawas di lapangan.

Berdasarkan catatanya, kata Andri, petugas di lapangan saat ini sedikitnya berjumlah 1.131 orang yang dibagi dua sif. Sedangkan, untuk menjaga putaran arah atau u-turn yang berjumlah 421 titik saja, Dishub membutuhkan sedikitnya 1.684 personel.

"Jumlah titik kemacetan di luar u-turn ada 416, baik itu parkir liar atau berhentinya angkutan umum sembarang tempat. Total titik kemacetan ada 837. Saat ini baru 141 titik yang tercover, masing-masing titik dijaga 2-3 orang," terangnya.

Andri menjelaskan, selain terus berupaya menambah petugas dengan merekrut pekerja kontrak waktu tertentu (PKwT) lantaran memiliki potensi pemanfaat aset daerah yang memiliki pendapatan cukup besar, pihaknya saat ini terus berupaya untuk mempercepat terlaksananya Pola Transportasi Makro (PTM) yang didalamnya terbagi 3 program, yakni perbaikan dan penambahan transportasi massal yang saling terintegrasi, penambahan ruas jalan dan pembatasan kendaraan.

Saat ini, kata Andri, perbaikan dan penambahan transportasi massal yang saling terintegrasi sedang dilakukan, baik revitalisasi angkutan umum Bus Rapid Transit (BRT) ataupun non BRT, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (lRT). Kemudian, untuk penambahan ruas jalan, pihaknya dibantu Dinas Bina Marga sedang melakukan pembangunan underpass dan flyover, pembangunan simpang susun semanggi dan sebagainya. Lalu untuk pembatasan, pihaknya saat ini sedang melelang Elektronik Road Pricing (ERP) dan parkir mesin.

Andri optimistis bila semuanya akan selesai berbarengan pada 2018 dan membuat kemacetan berkurang dan kecepatan rata-rata bisa menapai batas ideal rata-rata 35 kilometer per jam.

"Penangananya membutuhkan waktu. Dalam waktu dekat ini kami hanya bisa mengandalkan petugas dilapangan untuk mengurai kemacetan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menuturkan, untuk mengatasi kemacetan dalam waktu dekat ini harus ada hukum yang tegas. Artinya, penambahan petugas dilapangan akan terbilang percuma bila tidak ada penindakan tegas bagi pelanggar lalu lintas. Kewenangan penindakan tegas sepenuhnya ada di kepolisian sebagai penegak hukum. Untuk itu, kebijakan penambahan petugas Pemprov DKI harus dibarengi dengan penegakan hukum kepolisian.

"Kami mendukung ujicoba penerapan Elektronik Tilang. Kami rasa tidak ada kendala apabila ada kemauan," ungkapnya. (Baca Juga: Ojek Online Parkir Sembarangan, Jalan Depan Stasiun Gondangdia Kerap Macet
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)ini juga menyebutkan harus ada zona penjemputan ojek online di titik integrasi antar moda baik itu di halte, stasiun ataupn terminal. Hal itu, kata dia, memerlukan kordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, khususnya pemerintah pusat dan daerah. "Jangan lagi ada ego sektoral. Semuanya harus kedepankan layanan masyarakat," pungkasnya.