Mensos Idrus Marham Evaluasi Pekerja Bansos DKI
Mensos Idrus Marham Evaluasi Pekerja Bansos DKI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham berang terhadap banyaknya penyalahgunaan Bantuan Sosial (Bansos) di DKI. Ia mengatakan, akan mengevaluasi alur masuk dan menseleksi penerima bansos.
"Kemarin saya pecat di Sunter, dia melakukan penyimpangan terhadap rakyat. Makanya kita pecat," ucap Idrus di Swiss Belhotel, Mangga Besar, Jakarta Pusat, Rabu 18 Juli 2018 malam.
Sebelum penyimpangan bansos terlihat di kawasan Sunter, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Kala itu, 29 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH korban tak mendapatkan setelah pendampingnya melakukan penyelewengan.
Tak hanya itu, beberapa bulan sebelumnya, Kasie Kesra Kelurahan Angke, Muhammad Thamrin diketahui melakukan pungutan sebesar Rp7.000 terhadap ratusan penerima manfaat di kawasan Kelurahan Angke. Hingga kini kasus ini menguap begitu saja.
Idrus mengakui, akan evaluasi ketat seluruh pendamping yang ada. Mereka nantinya akan diseleksi secara ketat hingga melaksanakan tugas secara efektif.
"Kini ada 300 ribu yang mendaftar. Dan kita akan seleksi ketat dan kita akan terima hanya beberapa saja," ucapnya. (Baca Juga: Aparat Kelurahan Angke Sebut Pungutan Rp7 Ribu Kesepakatan Warga
Sementara itu, demi mensejahterahkan masyarakat. Kementerian Sosial (Kemensos) akan terus membantu dan memperdayakan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
"Selain memenuhi kebutuhan fisik yang mendasar seperti penataan perumahan yang layak. Kita juga menciptakan peluang dengan pemberdayaan agar mereka memiliki kesempatan interaksi sosial, agar terangsang berpikir," ujarnya.
Tercatat populasi persebaran komunitas adat di daerah terpencil sebanyak 150.193 KK, dimana 6.288 KK di antaranya sudah diberdayakan, 141.775 KK belum diberdayakan. Untuk tahun ini Kemensos menargetkan pemberdayaan terhadap 2.099 KK.
Meski begitu, ia juga membuka peluang sektor swasta dalam berkontribusi. Namun ia menegaskan, jangan ada kendala pada tahapan birokrasi dan regulasi.
"Cukup ada rekomendasi dari Direktorat Jenderal, maka hari ini juga akan saya tanda tangani," ujar Idrus.
Dilain hal, pemetaan KAT sudah rampung di data. Tercatat daerah yang paling banyak KAT berada di Kalimantan, Papua dan Mentawai. Dirjen Pemberdayaan Sosial, Pepen Nazaruddin menyebutkan akses jalan menjadi salah satu kendala yang harus dilewati.
"KAT banyak ditemui di wilayah tadi. Untuk itu diadakannya Konvensi Nasional KAT agar kita saru suara untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf kesejahteraan mereka," tutupnya.
"Kemarin saya pecat di Sunter, dia melakukan penyimpangan terhadap rakyat. Makanya kita pecat," ucap Idrus di Swiss Belhotel, Mangga Besar, Jakarta Pusat, Rabu 18 Juli 2018 malam.
Sebelum penyimpangan bansos terlihat di kawasan Sunter, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Kala itu, 29 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH korban tak mendapatkan setelah pendampingnya melakukan penyelewengan.
Tak hanya itu, beberapa bulan sebelumnya, Kasie Kesra Kelurahan Angke, Muhammad Thamrin diketahui melakukan pungutan sebesar Rp7.000 terhadap ratusan penerima manfaat di kawasan Kelurahan Angke. Hingga kini kasus ini menguap begitu saja.
Idrus mengakui, akan evaluasi ketat seluruh pendamping yang ada. Mereka nantinya akan diseleksi secara ketat hingga melaksanakan tugas secara efektif.
"Kini ada 300 ribu yang mendaftar. Dan kita akan seleksi ketat dan kita akan terima hanya beberapa saja," ucapnya. (Baca Juga: Aparat Kelurahan Angke Sebut Pungutan Rp7 Ribu Kesepakatan Warga
Sementara itu, demi mensejahterahkan masyarakat. Kementerian Sosial (Kemensos) akan terus membantu dan memperdayakan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
"Selain memenuhi kebutuhan fisik yang mendasar seperti penataan perumahan yang layak. Kita juga menciptakan peluang dengan pemberdayaan agar mereka memiliki kesempatan interaksi sosial, agar terangsang berpikir," ujarnya.
Tercatat populasi persebaran komunitas adat di daerah terpencil sebanyak 150.193 KK, dimana 6.288 KK di antaranya sudah diberdayakan, 141.775 KK belum diberdayakan. Untuk tahun ini Kemensos menargetkan pemberdayaan terhadap 2.099 KK.
Meski begitu, ia juga membuka peluang sektor swasta dalam berkontribusi. Namun ia menegaskan, jangan ada kendala pada tahapan birokrasi dan regulasi.
"Cukup ada rekomendasi dari Direktorat Jenderal, maka hari ini juga akan saya tanda tangani," ujar Idrus.
Dilain hal, pemetaan KAT sudah rampung di data. Tercatat daerah yang paling banyak KAT berada di Kalimantan, Papua dan Mentawai. Dirjen Pemberdayaan Sosial, Pepen Nazaruddin menyebutkan akses jalan menjadi salah satu kendala yang harus dilewati.
"KAT banyak ditemui di wilayah tadi. Untuk itu diadakannya Konvensi Nasional KAT agar kita saru suara untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf kesejahteraan mereka," tutupnya.
(mhd)
Explore More