LRT Fase II Velodrome-Tanah Abang Berikan Keuntungan Investor
LRT Fase II Velodrome-Tanah Abang Berikan Keuntungan Investor
A
A
A
JAKARTA - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menilai proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) fase II (Velodrome-Tanah Abang) sangat penting. Investor yang akan membangun diberikan kebebasan penentuan stasiun dan dibantu pembebasan lahannya.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Satya Heraghandi mengatakan, untuk mendukung efektifitas LRT fase I (Kelapa Gading-Velodrome) yang sudah mencapai 80% pembangunannya, LRT fase II harus dilakukan. Namun, pembangunannya tidak seperti fase I yang didanai sepenuhnya oleh APBD DKI.
Menurutnya, skema pembiayaan pembangunan fase II sepanjang 11,8 kilometer itu menggunakan sistem Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) yang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22/2018 tentang Penyelenggaraan KPDBU Dalam Penyediaan Infrastruktur. Di mana, pihak swasta dapat mengambil peran dan menanamkan modal dalam proyek pembangunan infrastruktur besar di Ibu Kota.
"Kami memiliki nilai perkiraan investasi Rp6-7 triliun dan trase dari Velodrome-Matraman dan menyusuri Kali Ciliwung ke Tanah Abang. Investor bebas menentukan stasiun yang kiranya menguntungkan kepentingan mereka," kata Satya Hergandhi saat dihubungi pada Minggu, 27 Mei 2018 kemarin.
Satya menjelaskan, pembangunan stasiun merujuk pada desain dan kepentingan investor. Hanya saja, trase telah ditetapkan pihaknya, mulai dari Velodrome Rawamangun yang berada di Jalan Pemuda lurus melewati Jalan Pramuka hingga Matraman, selanjutnya menyusuri Kali Ciliwung hingga Tanah Abang.
Pada prinsipnya, lanjut Satya, permasalahan stasiun adalah hal yang relatif lantaran setiap stasiun memiliki kepentingan komersial sendiri. Misalnya saja disetiap stasiun dibangun apartemen, sesuai kepentingan investor. "Tetapi referensi tetap kita berikan termasuk trase dan jumlah stasiun yang jumlahnya sekitar sepuluh," ujarnya.
Selain memberikan kebebasan pemilihan stasiun, lanjut Satya, pihaknya juga akan membantu menyelesaikan pembebasan lahan. Sebab, pembebasan lahan merupakan kendala utama dalam teknis pembangunan fase II. Di mana, pada sejumlah segmen, LRT akan menempati lahan milik warga. Dia berjanji akan membantu mengurangi permasalahan lahan tersebut.
Untuk mengantisipasi adanya spekulan lahan, Satya mengusulkan agar investor tidak mengubah trase yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta.
"Saat ini kita memberikan informasi semaksimal mungkin pada investor supaya mereka punya pemahaman mengenai risiko dan cara memitigasinya semaksimal mungkin. Jadi kalau risikonya teridentifikasi, tujuannya agar mereka masuk (investasi) dengan optimal," ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta agar PT Jakpro fokus terhadap pembangunan LRT fase I yang jelas harus beroperasi sebelum perhelatan Asian Games dimulai. Sebab, Yuke melihat banyak kendala yang terjadi dalam pembangunan. Baik itu cuaca ataupun kondisi lalu lintas yang menghambat pengerjaan.
Politisi PDI Perjuangan itu pada prinsipnya sepakat untuk meneruskan LRT ke Tanah Abang. Terpenting, akses perpanjangan didukung dengan moda transportasi lainnya yang saling terintegrasi.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Satya Heraghandi mengatakan, untuk mendukung efektifitas LRT fase I (Kelapa Gading-Velodrome) yang sudah mencapai 80% pembangunannya, LRT fase II harus dilakukan. Namun, pembangunannya tidak seperti fase I yang didanai sepenuhnya oleh APBD DKI.
Menurutnya, skema pembiayaan pembangunan fase II sepanjang 11,8 kilometer itu menggunakan sistem Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) yang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22/2018 tentang Penyelenggaraan KPDBU Dalam Penyediaan Infrastruktur. Di mana, pihak swasta dapat mengambil peran dan menanamkan modal dalam proyek pembangunan infrastruktur besar di Ibu Kota.
"Kami memiliki nilai perkiraan investasi Rp6-7 triliun dan trase dari Velodrome-Matraman dan menyusuri Kali Ciliwung ke Tanah Abang. Investor bebas menentukan stasiun yang kiranya menguntungkan kepentingan mereka," kata Satya Hergandhi saat dihubungi pada Minggu, 27 Mei 2018 kemarin.
Satya menjelaskan, pembangunan stasiun merujuk pada desain dan kepentingan investor. Hanya saja, trase telah ditetapkan pihaknya, mulai dari Velodrome Rawamangun yang berada di Jalan Pemuda lurus melewati Jalan Pramuka hingga Matraman, selanjutnya menyusuri Kali Ciliwung hingga Tanah Abang.
Pada prinsipnya, lanjut Satya, permasalahan stasiun adalah hal yang relatif lantaran setiap stasiun memiliki kepentingan komersial sendiri. Misalnya saja disetiap stasiun dibangun apartemen, sesuai kepentingan investor. "Tetapi referensi tetap kita berikan termasuk trase dan jumlah stasiun yang jumlahnya sekitar sepuluh," ujarnya.
Selain memberikan kebebasan pemilihan stasiun, lanjut Satya, pihaknya juga akan membantu menyelesaikan pembebasan lahan. Sebab, pembebasan lahan merupakan kendala utama dalam teknis pembangunan fase II. Di mana, pada sejumlah segmen, LRT akan menempati lahan milik warga. Dia berjanji akan membantu mengurangi permasalahan lahan tersebut.
Untuk mengantisipasi adanya spekulan lahan, Satya mengusulkan agar investor tidak mengubah trase yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta.
"Saat ini kita memberikan informasi semaksimal mungkin pada investor supaya mereka punya pemahaman mengenai risiko dan cara memitigasinya semaksimal mungkin. Jadi kalau risikonya teridentifikasi, tujuannya agar mereka masuk (investasi) dengan optimal," ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta agar PT Jakpro fokus terhadap pembangunan LRT fase I yang jelas harus beroperasi sebelum perhelatan Asian Games dimulai. Sebab, Yuke melihat banyak kendala yang terjadi dalam pembangunan. Baik itu cuaca ataupun kondisi lalu lintas yang menghambat pengerjaan.
Politisi PDI Perjuangan itu pada prinsipnya sepakat untuk meneruskan LRT ke Tanah Abang. Terpenting, akses perpanjangan didukung dengan moda transportasi lainnya yang saling terintegrasi.
(whb)
Explore More