LRT Diusulkan Lintasi Margonda Depok

DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengusulkan Jalan Margonda bisa dilintasi Light Rail Transit (LRT). Keberadaan LRT diharapkan mengurai kemacetan di kawasan yang menjadi jantung Kota Depok tersebut.

Dinas Perhubungan (Dishub) Depok telah mengusulkan LRT pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Selain ke BPTJ, Pemkot Depok juga sudah membicarakan penanganan kemacetan di Margonda dalam rapat Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur. LRT yang sedang dibangun saat ini, namun dalam perencanaan LRT hanya sampai Cibubur, Jakarta Timur.

"Kami ajukan LRT masuk kawasan Jalan Margonda, tepatnya di Pondok Cina," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana, Minggu (15/4/2018).

Menurut dia, moda transportasi massal ini dapat mengantisipasi kemacetan karena mampu mengurangi volume kendaraan yang bergerak menuju Jakarta. Dengan begitu, warga tidak menggunakan kendaraan pribadi saat melakukan aktivitas kerja. "Di Depok ada KRL Commuter Line, bus Transjakarta, dan ditambah LRT kalau disetujui sampai Margonda. Diharapkan bisa mengurangi kemacetan," ungkapnya.

Jalan bebas dari kemacetan sudah pasti menjadi keinginan bersama sehingga berbagai upaya terus dilakukan. Bahkan ada wacana dari Pemprov Jawa Barat yang akan menerapkan electronic road pricing (ERP) di Jalan Margonda. "Itu semua masih kajian dan perlu adanya koordinasi," ucapnya.

Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono mengatakan, sudah mengajukan rencana pembangunan LRT hingga Jalan Margonda. Namun, jika Jalan Margonda diberlakukan sistem jalan berbayar secara elektronik, Pemprov Jabar harus mengajak Pemkot Depok.
"Ajak bicara Pemkot Depok bila mau dibuat regulasinya. Mohon kiranya dilakukan kajian sebelumnya dan uji publik dengan mengundang masyarakat, DPRD, serta koordinasi dengan instansi vertikal," ucapnya.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mendukung usulan Pemkot Depok agar LRT melintasi Kota Depok sebab LRT menjangkau seluruh kota penyangga Ibu Kota, termasuk Depok. "Bukan bisa atau tidak, tapi harus. Kami sudah terima rekomendasi kajian dari Dishub Kota Depok. Kami pelajari dan memang LRT harus melintas di Depok," katanya.

Menurut dia, perlu kajian mendalam supaya LRT bisa melintasi Kota Depok karena menyangkut hal teknis. "Nanti kami siapkan masterplan-nya seperti apa dan juga harus ada kesepakatan bersama dengan pemerintah di daerah masing-masing," ungkapnya.

Pembangunan LRT tidak sepenuhnya ditanggung APBN. Maka itu, BPTJ berupaya melibatkan sektor swasta dalam pembangunan LRT. Proyek ini pasti dapat menarik minat investor lantaran LRT melintas di wilayah-wilayah yang sudah berkembang dan bukan wilayah yang baru dibuka. "Saya ingin porsi APBN untuk LRT hanya 30% sisanya dikerjakan swasta. Ini akan lebih efektif dan tidak membebani APBN," kata Bambang.

Pengerjaan depo kereta api ringan Jabodebek di Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi diperkirakan molor selama tiga bulan. Awalnya target pembangunan dimulai Maret 2018 di lahan seluas 12 hektare. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Perhubungan Jumardi mengatakan, target itu meleset karena ada beberapa kendala teknis dalam pembangunan depo LRT di Bekasi. "Kami target pertengahan Juni pembangunan depo bisa dimulai," ujarnya.

Penyebab keterlambatan ini karena ada penolakan warga. Pada awal April 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi mendata sekitar 160 bidang lahan milik negara yang dihuni warga sekitar. Meski demikian, pemerintah tetap mengganti rugi bangunan milik warga. Bila tidak ada komplain dari warga selama 14 hari masa kerja, proses ganti rugi akan diteruskan ke tim appraisal.

Jumlah kebutuhan lahan untuk pembangunan LRT mencapai 60 hektare dengan nilai pengadaan tanah sebesar Rp1,9 triliun. Di Jatimulya pemerintah membutuhkan lahan sekitar 12 hektare untuk lintasan dan depo LRT. Seluas 6 hektare di antaranya lahan milik PT Adhi Karya, namun dikuasai 300 kepala keluarga (KK).

Sementara 5 hektare lagi milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Progres pembangunan LRT sampai April 2018 telah mencapai 36%. Rinciannya, lintas pelayanan I Cawang-Cibubur sekitar 59%, lintas pelayanan II Cawang-Dukuh Atas sekitar 19%, dan lintas pelayanan III Cawang-Bekasi Timur sekitar 36%.

PT Adhi Persada Properti menilai ada warga yang menempati lahan proyek depo LRT memicu keterlambatan progres pembangunan, padahal sosialisasi sudah dilakukan Kementerian Perhubungan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. "Saat ini dalam proses penyiapan lahan. Beberapa warga yang menempati lahan tersebut membuat progres pembangunan depo terlambat," kata Direktur Utama PT Adhi Persada Properti Agus Sitaba.