Usai Vonis, KPPU Beberkan Alasan Denda Tak Dibayar Terlapor Rp159 M
Usai Vonis, KPPU Beberkan Alasan Denda Tak Dibayar Terlapor Rp159 M
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membeberkan alasan mengapa sejumlah terlapor pelanggar persaingan usaha belum juga membayar denda usai vonis yang dijatuhkan pengadilan.
Sejak awal berdirinya KPPU pada tahun 2000, hingga tahun 2017, tercatat ada sekira Rp493 miliar denda yang sudah ditetapkan inkracht. Sedangkan yang telah masuk kedalam kas negara mencapai Rp334 miliar.
Sementara sisanya Rp159 miliar tak kunjung dibayarkan oleh para terlapor yang sudah divonis bersalah karena melanggar ketentuan persaingan usaha. Para pelakunya, sebagian besar memanfaatkan adanya kelemahan kewenangan yang dimiliki KPPU, seperti dalam bidang eksekusi dan piutang.
"Kalau yang kita lihat, tadikan hambatan yang kita hadapi dalam proses eksekusi dan piutang. Pertama, memang permohonan eksekusi kita tidak efektif, karena memang kita tidak mempunyai data tentang barang bergerak dan tidak bergerak dari terlapor. Kedua, memang beberapa kasus kita itu kan antara sejak putusan kita hingga sampai Mahkamah Agung (MA), jangka waktunya cukup lama," kata Direktur Penindakan KPPU Gopprera Panggabean di kawasan Serpong, Minggu 1 April 2018 malam.
Beberapa alasan itu, menurut Panggabean, seringkali dimanfaatkan oleh para terlapor untuk mengabaikan pembayaran denda. Dia mencontohkan, waktu yang panjang antara putusan KPPU hingga MA, membuat perusahaan-perusahan kecil yang berperkara lebih dulu menghilang sebelum muncul putusan dari MA.
"Macam-macam hambatannya, terkadang perusahaan kecil-kecil itu sudah menghilang sebelum keluar putusan MA, ada yang pelaku usahanya perorangan ternyata sudah keburu meninggal dunia, ada juga yang sifatnya persekongkolan tender, jadi mereka pasang badan saja enggak mau membayar denda itu," imbuhnya.
Total sisa denda yang belum dibayarkan sebesar Rp159 miliar. Jumlah itu berasal dari rincian 78 tuntutan kasus pelanggaran, dengan 273 terlapor. Oleh karenanya, diharapkan Panggabean, Amandemen Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha segera terealisasi di DPR RI.
"Kami sangat berharap, amandemen UU Nomor 5 bisa menguatkan KPPU, sehingga pengawasan kita bisa maksimal," pungkas Panggabean.
Sejak awal berdirinya KPPU pada tahun 2000, hingga tahun 2017, tercatat ada sekira Rp493 miliar denda yang sudah ditetapkan inkracht. Sedangkan yang telah masuk kedalam kas negara mencapai Rp334 miliar.
Sementara sisanya Rp159 miliar tak kunjung dibayarkan oleh para terlapor yang sudah divonis bersalah karena melanggar ketentuan persaingan usaha. Para pelakunya, sebagian besar memanfaatkan adanya kelemahan kewenangan yang dimiliki KPPU, seperti dalam bidang eksekusi dan piutang.
"Kalau yang kita lihat, tadikan hambatan yang kita hadapi dalam proses eksekusi dan piutang. Pertama, memang permohonan eksekusi kita tidak efektif, karena memang kita tidak mempunyai data tentang barang bergerak dan tidak bergerak dari terlapor. Kedua, memang beberapa kasus kita itu kan antara sejak putusan kita hingga sampai Mahkamah Agung (MA), jangka waktunya cukup lama," kata Direktur Penindakan KPPU Gopprera Panggabean di kawasan Serpong, Minggu 1 April 2018 malam.
Beberapa alasan itu, menurut Panggabean, seringkali dimanfaatkan oleh para terlapor untuk mengabaikan pembayaran denda. Dia mencontohkan, waktu yang panjang antara putusan KPPU hingga MA, membuat perusahaan-perusahan kecil yang berperkara lebih dulu menghilang sebelum muncul putusan dari MA.
"Macam-macam hambatannya, terkadang perusahaan kecil-kecil itu sudah menghilang sebelum keluar putusan MA, ada yang pelaku usahanya perorangan ternyata sudah keburu meninggal dunia, ada juga yang sifatnya persekongkolan tender, jadi mereka pasang badan saja enggak mau membayar denda itu," imbuhnya.
Total sisa denda yang belum dibayarkan sebesar Rp159 miliar. Jumlah itu berasal dari rincian 78 tuntutan kasus pelanggaran, dengan 273 terlapor. Oleh karenanya, diharapkan Panggabean, Amandemen Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha segera terealisasi di DPR RI.
"Kami sangat berharap, amandemen UU Nomor 5 bisa menguatkan KPPU, sehingga pengawasan kita bisa maksimal," pungkas Panggabean.
(mhd)
Explore More