PK Ditolak, Ahok Tetap Ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua
PK Ditolak, Ahok Tetap Ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua
A
A
A
JAKARTA - Terpidana dua tahun penjara kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, akan tetap menjalani sisa hukuman di Rumah Tahanan (Rutan) Markas Korps (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkum HAM, Ade Kusmanto, mengatakan, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) No M.01.PR.01.03/2007, Rutan Mako Brimob merupakan tempat tahanan pada markas kepolisian tertentu sebagai cabang rumah tahanan yang ditunjuk, sama halnya dengan cabang Rutan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Oleh karena itu, seorang terpidana sah-sah saja menjalani hukuman di Rutan Mako Brimob. "Sehubungan dengan penempatan Ahok di Mako Brimob, diperbolehkan menjalani pidananya di Mako Brimob dengan alasan keamanan," ujar Ade Kusmanto kepada SINDOnews melalui pesan Whats App, Selasa (27/3/2018) petang.
Ade menjelaskan, saat pertama kali Ahok ditempatkan di Rutan Cipinag usai divonis dua tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terjadi pro dan kontra antara simpatisan dan pihak yang anti Ahok. (Baca: PK Ditolak, Persaudaraan Alumni 212 Desak Ahok Dipindah ke Cipinang)
"Untuk menjaga keamanan Pak Ahok sendiri, serta menghindari terjadinya bentrokan yang meluas di dalam Rutan Cipinang, maka Pak Ahok ditempatkan di Rutan Mako Brimob," pungkasnya.
Diketahui, Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Ahok pada 2 Februari 2018. Itu artinya, putusan perkara mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah sebelumnya mengatakan, dengan ditolaknya PK tersebut, maka Ahok wajib menjalani sisa masa tahanan. (Baca juga: PK Ahok Ditolak, MA: Jalani Proses Hukum Saja)
Namun, apakah Ahok akan menghabiskan sisa masa tahanannya itu di Lapas Cipinang? Menurut Abdullah itu tergantung Kemenkumham. "Itu bukan kewenangan kami (MA). Itu kewenangannya Kemenkumham," ujar Abdullah.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkum HAM, Ade Kusmanto, mengatakan, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) No M.01.PR.01.03/2007, Rutan Mako Brimob merupakan tempat tahanan pada markas kepolisian tertentu sebagai cabang rumah tahanan yang ditunjuk, sama halnya dengan cabang Rutan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Oleh karena itu, seorang terpidana sah-sah saja menjalani hukuman di Rutan Mako Brimob. "Sehubungan dengan penempatan Ahok di Mako Brimob, diperbolehkan menjalani pidananya di Mako Brimob dengan alasan keamanan," ujar Ade Kusmanto kepada SINDOnews melalui pesan Whats App, Selasa (27/3/2018) petang.
Ade menjelaskan, saat pertama kali Ahok ditempatkan di Rutan Cipinag usai divonis dua tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terjadi pro dan kontra antara simpatisan dan pihak yang anti Ahok. (Baca: PK Ditolak, Persaudaraan Alumni 212 Desak Ahok Dipindah ke Cipinang)
"Untuk menjaga keamanan Pak Ahok sendiri, serta menghindari terjadinya bentrokan yang meluas di dalam Rutan Cipinang, maka Pak Ahok ditempatkan di Rutan Mako Brimob," pungkasnya.
Diketahui, Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Ahok pada 2 Februari 2018. Itu artinya, putusan perkara mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah sebelumnya mengatakan, dengan ditolaknya PK tersebut, maka Ahok wajib menjalani sisa masa tahanan. (Baca juga: PK Ahok Ditolak, MA: Jalani Proses Hukum Saja)
Namun, apakah Ahok akan menghabiskan sisa masa tahanannya itu di Lapas Cipinang? Menurut Abdullah itu tergantung Kemenkumham. "Itu bukan kewenangan kami (MA). Itu kewenangannya Kemenkumham," ujar Abdullah.
(thm)
Explore More