Gubernur DKI Diminta Lakukan Kajian Khusus Sebelum Legalkan Becak

JAKARTA - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melegalkan becak menuai pro dan kontrak. DPR menyarankan Anies Baswedan untuk fokus memikirkan bagaimana pembangunan Ibu Kota dan mengatasi persoalan seperti kemacetan dan banjir.

Anggota DPR Ahmad Sahroni mengatakan, rencana melegalkan kembali becak memerlukan kajian panjang terlebih dahulu. Jika sudah melalui kajian tentunya kebijakan melegalkan becak dapat dilakukan di seluruh Jakarta, bukan hanya disekitar Jakarta Utara saja.

“Jangan hanya karena adanya kontrak politik maka kebijakan melegalkan becak hanya di sekitar Jakarta Utara saja. Kebijakan harusnya bisa diberlakukan secara umum, bukan hanya di sekitar Jakarta Utara saja," kata Sahroni dalam siaran pers yang diterima SINDOnews Spada Senin (22/1/2018).

Sahroni berpendapat, sebaiknya Anies sebagai Gubernur lebih memikirkan bagaimana pembangunan Ibu Kota dan mengatasi berbagai persoalan seperti kemacetan dan banjir dibanding mengeluarkan kebijakan yang hanya membela sekelompok orang akibat kontrak politiknya.

Dia melanjutkan, kajian khusus sangat diperlukan untuk memastikan efek domino ditimbulkan oleh keberadaan becak di Ibu Kota ketika telah dilegalkan. “Efeknya misalkan kemacetan, tak hanya akibat becak yang melaju di jalanan, tapi juga kekhawatiran penyempitan jalan karena banyaknya becak yang mangkal,” ucapnya.

Faktor lain yang tak kalah krusial ditekankan Sahroni adalah apakah pelegalan becak ini tidak akan menimbulkan persoalan sosial. Kekhawatiran ini muncul mengingat bagaimana perseteruan di dunia transportasi, bahkan hingga memakan korban nyawa ketika transportasi berbasis aplikasi mulai bermunculan.