DPRD DKI Setuju Rencana Anies Hapus LPJ Dana Operasional RT/RW
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik setuju dengan rencana Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno yang ingin menghapus laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana operasional RT dan RW. Dia yakin, Anies-Sandi tidak ingin menyusahkan pengurus RT dan RW.
"Ya saya kira begini RT/RW itu kan bisa dilihat, dan itu jadi beban lho buat RT RW (kalau buat LPJ)," kata Taufik di Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Taufik menegaskan, yamg dimasukkan ke dalam LPJ itu bukanlah gaji seorang ketua RT RW melainkan dana operasional.
"Itu sekadar subsidi, operasional. Mungkin dia lebih dari itu keluar duitnya, orang dia tiap malam kerja. Saya setuju tuh," terang Politikus Partai Gerindra ini.
Menurut dia, tugas RT dan RW cukup rumit untuk melayani masyarakatnya. Oleh sebab itu, dia mengatakan, penghapusan LPJ itu agar RT dan RW fokus mengurusi warganya.
"Jadi enggak buat ribet (RT dan RW). Kasian juga RT/RW, kan RT RW setiap bulan mikirin apa laporan pertanggungjawaban doang," tuturnya.
"Ya saya kira begini RT/RW itu kan bisa dilihat, dan itu jadi beban lho buat RT RW (kalau buat LPJ)," kata Taufik di Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Taufik menegaskan, yamg dimasukkan ke dalam LPJ itu bukanlah gaji seorang ketua RT RW melainkan dana operasional.
"Itu sekadar subsidi, operasional. Mungkin dia lebih dari itu keluar duitnya, orang dia tiap malam kerja. Saya setuju tuh," terang Politikus Partai Gerindra ini.
Menurut dia, tugas RT dan RW cukup rumit untuk melayani masyarakatnya. Oleh sebab itu, dia mengatakan, penghapusan LPJ itu agar RT dan RW fokus mengurusi warganya.
"Jadi enggak buat ribet (RT dan RW). Kasian juga RT/RW, kan RT RW setiap bulan mikirin apa laporan pertanggungjawaban doang," tuturnya.
(mhd)