Program Prioritas Anies-Sandi Gunakan Pendekatan Masyarakat
Program Prioritas Anies-Sandi Gunakan Pendekatan Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan penjelasan program prioritas 2018 kepada sembilan fraksi partai di DPRD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/11/2017). Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, DP 0 Rupiah, One Kecamatan One Eunterpreuner (OK OCE) dan Ok Trip gunakan pendekatan warga.
Pada rapat paripurna pandangan fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018, mayoritas menanyakan program KJP Plus, DP 0 Rupiah, Ok OCE dan Ok Otrip yang akan dilaksanakan pada 2018. Menurut para fraksi, keempat program tersebut harus dijelaskan agar anggaran yang diberikan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Dalam rapat paripurna jawaban pandangan fraksi yang digelar, Gubernur Anies menjelaskan, berkenaan dengan saran untuk dilakukan penajaman pemilihan sasaran, dan penyempurnaan mekanisme pendataan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Eksekutif sependapat dan akan segera mengambil langkah-langkah pembenahan secara terstruktur dan komprehensif.
Di samping itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertekad untuk terus meningkatkan pelayanan pendidikan antara lain melalui rehab gedung sekolah secara tuntas, agar tidak mangkrak dan menyelenggarakan sekolah inklusif dengan menyediakan guru secara memadai.
Untuk skema penyediaan rumah akan ditempuh, antara lain melalui, Pembangunan Rusun baru dengan APBD di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melibatkan BUMD/BUMN dalam penyediaan rumah yang proporsinya tergantung pada lokasi lahan, secara rata-rata 70% diperuntukkan bagi komersil dan 30% diperuntukkan bagi MBR.
"Saat ini sedang disiapkan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan DP 0 Rupiah yang didalamnya termasuk mengatur tentang asuransi kredit," kata Anies di Gedung Paripurna DPRD DKI Jakarta, kemarin.
Terkait dengan pertanyaan mengenai pelaksanaan program OK-OCE, Anies menjelaskan bahwa Program OK-OCE adalah gerakan untuk menciptakan 200.000 lapangan kerja baru selama kurun waktu 5 tahun, dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran di DKI Jakarta. Sebagai langkah awal dilakukan dengan membangun 44 Pos Pengembangan Kewirausahaan Warga di setiap kecamatan dilengkapi dengan petugas administratif dan pendamping kewirausahaan profesional.
"Kami akan kolaborasi dengan berbagai pihak antara lain para pelaku usaha, BUMD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat. Dukungan yang diberikan dapat berupa modal, akses pasar, mentoring bagi wirausaha baru, serta distribusi dan pemasaran produk dan jasa UMKM," ungkapnya.
Adapun Program OK-Otrip, Anies menilai, program ini merupakan upaya integrasi moda transportasi untuk menyediakan angkutan umum yang terjangkau bagi seluruh warga DKI Jakarta. Pada tahap awal program ini diberlakukan pada angkutan umum berbasis jalan dengan trayek tetap bertarif Rp5000, satu kali perjalanan, walaupun berganti kendaraan angkutan umum.
"Dengan pendekatan masyarakat, program OK-Otrip diharapkan pengendara pribadi pindah moda menjadi angkutan umum. Sekaligus meningkatkan aksesibilitas dan afordabilitas masyarakat terhadap layanan angkutan umum," pungkasnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menilai, besaran RAPBD Rp77 triliun yang mayoritas untuk belanja langsung itu tentunya harus menggunakan pendekatan masyarakat agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, anggaran Pemprov DKI harus fokus terhadap masyarakat Jakarta pada penekanan masyarakat yang ada di kelas menengah ke bawah.
"Kami akan libatkan semua stakeholder, khususnya masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus mendukung segala program dan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Namun, dia menyatakan, segala program RAPBD memang perlu pendalaman terkait dalam pola kebijakan baru nanti.
"Jangan sampai tabrak sana tabrak sini dalam mewujudkan janji kampanye visi misi gubernur baru," katanya.
Pada rapat paripurna pandangan fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018, mayoritas menanyakan program KJP Plus, DP 0 Rupiah, Ok OCE dan Ok Otrip yang akan dilaksanakan pada 2018. Menurut para fraksi, keempat program tersebut harus dijelaskan agar anggaran yang diberikan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Dalam rapat paripurna jawaban pandangan fraksi yang digelar, Gubernur Anies menjelaskan, berkenaan dengan saran untuk dilakukan penajaman pemilihan sasaran, dan penyempurnaan mekanisme pendataan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Eksekutif sependapat dan akan segera mengambil langkah-langkah pembenahan secara terstruktur dan komprehensif.
Di samping itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertekad untuk terus meningkatkan pelayanan pendidikan antara lain melalui rehab gedung sekolah secara tuntas, agar tidak mangkrak dan menyelenggarakan sekolah inklusif dengan menyediakan guru secara memadai.
Untuk skema penyediaan rumah akan ditempuh, antara lain melalui, Pembangunan Rusun baru dengan APBD di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melibatkan BUMD/BUMN dalam penyediaan rumah yang proporsinya tergantung pada lokasi lahan, secara rata-rata 70% diperuntukkan bagi komersil dan 30% diperuntukkan bagi MBR.
"Saat ini sedang disiapkan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan DP 0 Rupiah yang didalamnya termasuk mengatur tentang asuransi kredit," kata Anies di Gedung Paripurna DPRD DKI Jakarta, kemarin.
Terkait dengan pertanyaan mengenai pelaksanaan program OK-OCE, Anies menjelaskan bahwa Program OK-OCE adalah gerakan untuk menciptakan 200.000 lapangan kerja baru selama kurun waktu 5 tahun, dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran di DKI Jakarta. Sebagai langkah awal dilakukan dengan membangun 44 Pos Pengembangan Kewirausahaan Warga di setiap kecamatan dilengkapi dengan petugas administratif dan pendamping kewirausahaan profesional.
"Kami akan kolaborasi dengan berbagai pihak antara lain para pelaku usaha, BUMD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat. Dukungan yang diberikan dapat berupa modal, akses pasar, mentoring bagi wirausaha baru, serta distribusi dan pemasaran produk dan jasa UMKM," ungkapnya.
Adapun Program OK-Otrip, Anies menilai, program ini merupakan upaya integrasi moda transportasi untuk menyediakan angkutan umum yang terjangkau bagi seluruh warga DKI Jakarta. Pada tahap awal program ini diberlakukan pada angkutan umum berbasis jalan dengan trayek tetap bertarif Rp5000, satu kali perjalanan, walaupun berganti kendaraan angkutan umum.
"Dengan pendekatan masyarakat, program OK-Otrip diharapkan pengendara pribadi pindah moda menjadi angkutan umum. Sekaligus meningkatkan aksesibilitas dan afordabilitas masyarakat terhadap layanan angkutan umum," pungkasnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menilai, besaran RAPBD Rp77 triliun yang mayoritas untuk belanja langsung itu tentunya harus menggunakan pendekatan masyarakat agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, anggaran Pemprov DKI harus fokus terhadap masyarakat Jakarta pada penekanan masyarakat yang ada di kelas menengah ke bawah.
"Kami akan libatkan semua stakeholder, khususnya masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus mendukung segala program dan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Namun, dia menyatakan, segala program RAPBD memang perlu pendalaman terkait dalam pola kebijakan baru nanti.
"Jangan sampai tabrak sana tabrak sini dalam mewujudkan janji kampanye visi misi gubernur baru," katanya.
(mhd)
Explore More