Hadapi Puncak Musim Hujan, DKI Terus Lakukan Pengerukan Drainase
Hadapi Puncak Musim Hujan, DKI Terus Lakukan Pengerukan Drainase
A
A
A
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim hujan jatuh pada Desember 2017 hingga Februari 2018. DKI pastikan pengerukan dan pembersihan saluran air berjalan tepat waktu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penanganan saluran air atau drainase telah dilakukan oleh Sumber Daya Air (SDA). Anies akan terlebih dahulu memastikan pembersihan saluran semuanya berjalan dengan baik.
Anies bahkan berjanji akan mengecek semua kegiatan yang terkait pengerukan dan lain-lain agar dapat berjalan tepat waktu."Nanti kita lihat. Harus berjalan tepat waktu," kata Anies sambil meninggalkan Balai Kota pada Kamis, 9 November 2017 malam tadi.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Teguh Hendrawan menuturkan, terus melakukan kegiatan untuk mengatasi banjir. Di antaranya, perbaikan pompa dan menempatkan pasukan biru untuk membersihkan saluran secara berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah.
"Lihat saja. Hujan beberapa kali aman. Banjir kayak tahun kemarin masih aman," ungkapnya. Mantan Camat Pulogadung itu menilai, normalisasi saluran air terkendala banyaknya bangunan warga dan menyumbat aliran air.
Termasuk bangunan di bantaran kali yang membuat kali menjadi sekitar 5 meter dari lebar seharusnya 20 meter. Untuk menertibkan kendala tersebut, Teguh menunggu perintah Gubernur Anies lantara kewenangan penertiban ada di Gubernur.
Sementara itu, pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, penanganan saluran air di wilayah hanya bersifat parsial. Padahal, untuk menangani genangan itu harus dari dasarnya terlebih dahulu. Sehingga titik-titik perbaikan dapat dilakukan secara bertahap.
Nirwono berharap, camat dan lurah sebagai garda terdepan dengan pendampingan dari dinas Sumber Daya Air menginventarisasikan kembali saluran air untuk dbuatkan rencana induknya."Selama ini perbaikan saluran itu kan hanya berdasarkan jumlah titik genangan tahun sebelumnya. Sifat air itu berpindah ke tempat rendah. Misalnya 2016 ada 15 titik genangan, dan 2017, 15 titik genangan tersebut dibenahi, genangan tempat lain pasti akan muncul," kata Nirwono.
Nirwono menjelaskan, selama ini Jakarta tidak mempunyai rencana induk saluran air. Padahal, sejak 10-15 tahun lalu atau sejak banjir besar pada 2002, pihaknya sudah mendorong Dinas Pekerja Umum (PU) untuk membuat rencana induk saluran air. Dalam penyusuna rencana induk saluran air itu dibuat bersamaan dengan rencana induk jaringan utilitas. Dimana, saluran air terbagi tiga, makro diameter seluas 5 meter, meso seluas 3 meter dan mikro 1 meter.
"Saluran makro itu terbagi atas kiri untuk utilitas kabel listrik, telpon dan serat optik. Kanan untuk pipa air bersih dan gas. Bukan justru asal semua utilitas dimasukan ke bawah dengan hanya dibuatkan lubang agar trotoar tidak dibongkar saat penanganan dilakukan," ucapnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penanganan saluran air atau drainase telah dilakukan oleh Sumber Daya Air (SDA). Anies akan terlebih dahulu memastikan pembersihan saluran semuanya berjalan dengan baik.
Anies bahkan berjanji akan mengecek semua kegiatan yang terkait pengerukan dan lain-lain agar dapat berjalan tepat waktu."Nanti kita lihat. Harus berjalan tepat waktu," kata Anies sambil meninggalkan Balai Kota pada Kamis, 9 November 2017 malam tadi.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Teguh Hendrawan menuturkan, terus melakukan kegiatan untuk mengatasi banjir. Di antaranya, perbaikan pompa dan menempatkan pasukan biru untuk membersihkan saluran secara berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah.
"Lihat saja. Hujan beberapa kali aman. Banjir kayak tahun kemarin masih aman," ungkapnya. Mantan Camat Pulogadung itu menilai, normalisasi saluran air terkendala banyaknya bangunan warga dan menyumbat aliran air.
Termasuk bangunan di bantaran kali yang membuat kali menjadi sekitar 5 meter dari lebar seharusnya 20 meter. Untuk menertibkan kendala tersebut, Teguh menunggu perintah Gubernur Anies lantara kewenangan penertiban ada di Gubernur.
Sementara itu, pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, penanganan saluran air di wilayah hanya bersifat parsial. Padahal, untuk menangani genangan itu harus dari dasarnya terlebih dahulu. Sehingga titik-titik perbaikan dapat dilakukan secara bertahap.
Nirwono berharap, camat dan lurah sebagai garda terdepan dengan pendampingan dari dinas Sumber Daya Air menginventarisasikan kembali saluran air untuk dbuatkan rencana induknya."Selama ini perbaikan saluran itu kan hanya berdasarkan jumlah titik genangan tahun sebelumnya. Sifat air itu berpindah ke tempat rendah. Misalnya 2016 ada 15 titik genangan, dan 2017, 15 titik genangan tersebut dibenahi, genangan tempat lain pasti akan muncul," kata Nirwono.
Nirwono menjelaskan, selama ini Jakarta tidak mempunyai rencana induk saluran air. Padahal, sejak 10-15 tahun lalu atau sejak banjir besar pada 2002, pihaknya sudah mendorong Dinas Pekerja Umum (PU) untuk membuat rencana induk saluran air. Dalam penyusuna rencana induk saluran air itu dibuat bersamaan dengan rencana induk jaringan utilitas. Dimana, saluran air terbagi tiga, makro diameter seluas 5 meter, meso seluas 3 meter dan mikro 1 meter.
"Saluran makro itu terbagi atas kiri untuk utilitas kabel listrik, telpon dan serat optik. Kanan untuk pipa air bersih dan gas. Bukan justru asal semua utilitas dimasukan ke bawah dengan hanya dibuatkan lubang agar trotoar tidak dibongkar saat penanganan dilakukan," ucapnya.
(whb)
Explore More