Sandi: Pencabutan Larangan Sepeda Motor Kembalikan Rasa Keadilan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mematangkan rencana penghapusan larangan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin-Medan Merdeka, Jakarta Pusat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pencabutan kebijakan larangan sepeda motor itu bertujuan untuk mengembalikan rasa keadilan bagi masyarakat. "Ini untuk mengembalikan rasa berkeadilan, tapi tentunya dengan penuh ketertiban. Kami ingin memastikan kelancaran selama Asian Games," ujar Sandiaga di Balai Kota, Rabu (8/11/2017).
Menurut Sandi, rencana penghapusan larangan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin-Medan Merdeka masih terus digodok oleh pihak-pihak terlibat. Saat ini Sandi bersama Gubernur Anies Baswedan sedang menunggu desainnya di bawah koordinasi Dinas Bina Marga.
"Mereka akan presentasi ke kami untuk desain yang bisa hadirkan keadilan bagi pengemudi kendaraan roda dua. Tapi tentu saja keselamatan perlu dipastikan," tandasnya.
Suami Nur Asia itu menegaskan, kebijakan itu tidak hanya berdampak pada pemotor, namun juga pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Mereka sangat merasakan dampaknya dari aturan pelarangan sepeda motor karena usaha terganggu. Hampir 480.000 kendaraan roda dua yang melintas Sudirman-Thamrin terkoneksi dengan UMKM.
"UMKM yang terdampak dari kegiatan ekonomi di kawasan itu. Jadi memang kita harus pantau selama satu bulan ini guna memastikan kebijakan itu juga positif untuk Asian Games sesuai dengan deskripsi Presiden," tutupnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pencabutan kebijakan larangan sepeda motor itu bertujuan untuk mengembalikan rasa keadilan bagi masyarakat. "Ini untuk mengembalikan rasa berkeadilan, tapi tentunya dengan penuh ketertiban. Kami ingin memastikan kelancaran selama Asian Games," ujar Sandiaga di Balai Kota, Rabu (8/11/2017).
Menurut Sandi, rencana penghapusan larangan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin-Medan Merdeka masih terus digodok oleh pihak-pihak terlibat. Saat ini Sandi bersama Gubernur Anies Baswedan sedang menunggu desainnya di bawah koordinasi Dinas Bina Marga.
"Mereka akan presentasi ke kami untuk desain yang bisa hadirkan keadilan bagi pengemudi kendaraan roda dua. Tapi tentu saja keselamatan perlu dipastikan," tandasnya.
Suami Nur Asia itu menegaskan, kebijakan itu tidak hanya berdampak pada pemotor, namun juga pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Mereka sangat merasakan dampaknya dari aturan pelarangan sepeda motor karena usaha terganggu. Hampir 480.000 kendaraan roda dua yang melintas Sudirman-Thamrin terkoneksi dengan UMKM.
"UMKM yang terdampak dari kegiatan ekonomi di kawasan itu. Jadi memang kita harus pantau selama satu bulan ini guna memastikan kebijakan itu juga positif untuk Asian Games sesuai dengan deskripsi Presiden," tutupnya.
(thm)