KJP Plus dan OK OCE Jadi Prioritas 2018

JAKARTA - Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan One Kecamatan One Entrepreneur (OK OCE) menjadi prioritas APBD DKI 2018. Selain dua program tersebut, DP nol rupiah, KJS Plus, serta transportasi juga menjadi fokus pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Badan Anggaran (Banggar) akan kembali membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2018 pada hari ini. Dalam rapat Banggar di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (2/11/2017) yang membahas KUA-PPAS sebagai landasan APBD 2018, Pemprov DKI mengusulkan total anggaran sebesar Rp76,78 triliun. Angka itu naik sebesar Rp2,72 triliun dari rancangan KUA-PPAS sebesar Rp74,16 triliun. Dari 16 program Anies-Sandi, pos yang mendapat alokasi terbesar yakni program KJP Plus sebesar Rp4,1 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, setelah dibahas pada Sabtu (4/11) hingga dini hari Pemprov DKI sudah menyelesaikan target yang direncanakan dengan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. “Sekarang masih jalan di internal Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Banyak yang disisir," ujar Anies di Cilincing, Jakarta Utara, kemarin.

Dia tidak menjelaskan secara rinci mengapa usulan anggaran program KJP Plus sebesar Rp4,1 triliun. Angka ini bertambah Rp675 miliar dari rancangan KUA-PPAS yang disusun pada Juni lalu sebesar Rp3,41 triliun. Terpenting, kata Anies, KJP Plus hadir untuk memastikan tidak hanya anak-anak usia sekolah yang mendapatkan manfaat melainkan mereka yang usia sekolah tapi di luar sekolah juga memperoleh pelatihan. "Seperti pelatihan kerja, itu yang pastinya masuk," katanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyoroti anggaran program OK OCE yang diusulkan menjadi Rp92 miliar. Pada rancangan KUA-PPAS yang sebelumnya OK OCE dialokasikan Rp43,9 miliar. Artinya, anggarannya bertambah sebesar Rp48,95 miliar.

Dia memastikan OK OCE Rp92 miliar bukan dalam bentuk pengadaan melainkan diperuntukkan bagi pengembangan komunitas. "Nanti akan dibedah. Kita akan buka, setiap kecamatan ada satu pusat kewirausahaan. Kita pastikan uang di APBD bukan melulu untuk pengadaan," ungkapnya.

Selain dua program tersebut, program Anies-Sandi lainnya yang terangkum dalam KUA-PPAS 2018 yakni program rumah tanpa uang muka (DP nol rupiah) dengan alokasi Rp800,6 miliar, penataan kampung Rp10,04 miliar, program KJS Plus Rp100,368 miliar, pembangunan stadion, bioskop, budaya Rp4,6 miliar, transportasi Rp769 miliar, revitalisasi pasar dan ketahanan pangan Rp897 miliar.

Dengan penambahan jumlah usulan anggaran tersebut, Pemprov DKI menargetkan total pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp44,6 triliun. Jumlah ini naik dari target PAD pada APBD 2017 sebesar Rp41,48 triliun. Dana perimbangan yang diterima Pemprov DKI dari APBN juga bertambah dari Rp18,7 triliun menjadi Rp21,4 triliun. "Jadi ini yang kita optimalisasi dari PAD dan perimbangan," kata Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik berjanji akan kembali menyisir KUA-PPAS pada hari ini untuk memastikan seluruh program Anies-Sandi masuk. Seluruh program prioritas Anies-Sandi yang saat ini sudah masuk mencapai Rp7,9 triliun dalam KUA-PPAS tidak begitu besar. Bisa dikatakan kecil dalam realisasinya nanti.

"Misalnya DP nol rupiah masa cuma Rp800 miliar. Bisa saja kan nanti ditebali dalam rapat Banggar. Kalau menurut kami untuk kepentingan publik yang lebih besar ya kenapa enggak ditambah," kata politikus Partai Gerindra itu.

Dia optimistis pembahasan KUA-PPAS menjadi APBD selesai dalam satu bulan. Dengan demikian, APBD DKI 2018 bisa disahkan akhir November 2017. "Kerjanya maraton. Kemudian kalau mau revisi di Banggar. Insya Allah (selesai tepat waktu) kan sudah di Bamus. Ini tugas untuk kepentingan masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno menilai tak berlebihan jika warga Jakarta berharap ada langkah revolusioner yang dilakukan Anies-Sandi untuk membenahi Ibu Kota melampaui capaian gubernur sebelumnya. "Anies-Sandi harus mampu menjadi pembeda dengan kinerja yang layak dibanggakan tentunya," katanya.

Menurut dia, pertama tentu tak semua program Anies-Sandi bisa direalisasikan dalam waktu 100 hari. Apalagi di tengah pembahasan APBD Perubahan 2017 yang sudah ditutup tentu tak banyak yang bisa dilakukan Anies-Sandi selama 100 hari pertama. “Ada program prioritas yang mesti ditargetkan beres seperti polemik reklamasi, realisasi program OK OCE, penciptaan lapangan kerja baru, dan program rumah DP nol rupiah," ujarnya.

Kedua, baru memasuki 2018 Anies-Sandi leluasa merealisasikan semua program sesuai visi misinya. "Yang jadi prioritas jangka panjang adalah kemacetan dan banjir serta pemerataan ekonomi tak hanya terdistribusi di Sudirman dan MH Thamrin termasuk juga penataan kota yang mulai semrawut kembali," ujar Adi.

Ketiga, secara politik hambatan Anies-Sandi bisa datang dari DPRD karena tak didukung suara mayoritas. Ini bisa jadi hambatan serius bagi mereka terutama kebijakan anggaran DKI ke depan. (Bima Setiyadi/R Ratna Purnama)