Proyek Underpass Bikin Macet, DKI Akan Lakukan SSA di Matraman

JAKARTA - Kemacetan lalu lintas di sekitar area pembangunan DKI Jakarta tidak bisa dihindarkan. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terus melakukan rekayasa lalu lintas.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, proyek pembangunan yang sedang dikerjakan di sejumlah ruas jalan wilayah tentunya menyebabkan kemacetan. Menurutnya, hal yang bisa dilakukan mengurai kemacetan di kawasan pembangunan hanyalah merekayasa lalu lintas.

Untuk itu, kata Andri, apabila dalam evaluasi uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan pembangunan tidak efektif, pihaknya akan kembali menguji coba rekayasa lainnya. Seperti yang sudah diterapkan di kawasan pembangunan Underpass Matraman, Jakarta Pusat-JakartaTimur itu.

Awal bulan lalu, rekaysa lalu lintas di pengerjaan Underpass Matraman dilakukan dengan contra flow dan hasilnya belum efektif urai kemacetan. "Mulai besok kita berlakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah di jalan-jalan seputar lokasi pengerjaan Underpass Matraman," kata Andri Yasnyah saat dihubungi, Rabu 19 Juli 2017.

Andri menjelaskan, 4 ruas jalan di seputar lokasi proyek Underpass Matraman yang diberlakukan sistem satu arah (SSA) adalah di Jalan Salemba Raya, Jalan Matraman Dalam, dan Jalan Proklamasi, dan Jalan Salemba Tengah.

Jalan Salemba Raya, lanjut Andri, hanya dipakai untuk arus lalu lintas dari arah utara ke selatan. Arah sebaliknya dialihkan. Sedangkan Jalan Matraman Dalam hanya digunakan untuk kendaraan dari arah timur ke barat. Begitu juga dengan Jalan Proklamasi, dikhususkan untuk laju kendaraan ke arah Jalan Diponegoro.

Untuk Jalan Salemba Tengah, kata Andri, sistem satu arah diberlakukan sepanjang hari untuk mengurangi beban di Simpang Matraman. Jalan Salemba Tengah dijadikan sebagai jalan alternatif menuju Jalan Pramuka Raya. "Kami juga merekayasa trafic light untuk menjaga kelancaran lalu lintas," katanya.

Selain itu, Andri juga menyebutkan bawah flyover Pramuka yang sebelumnya berfungsi untuk kendaraan dari arah Jalan Pramuka ke Jalan Salemba, mulai Kamis (20/7/2017) digunakan untuk kendaraan dari arah Jalan Salemba menuju Jalan Pramuka.

Kemudian, lanjut Andri, sejumlah simpang disana pun jadi tak difungsikan. Seperti di Simpang Matraman, Simpang Diponegoro dan Simpang Megaria. "Sistem satu arah tidak berlaku bagi Transjakarta. Transjakarta contra flow dengan jalur satu arah kendaraan lain. Tapi dia di dalam jalur," ungkapnya.

Dampak sistem satu arah, ungkap Andri membuat kendaraan dari jalan-jalan lain pun harus dialihkan. Seperti lalu lintas dari arah Jatinegara menuju Senen dan Pramuka yang semula lurus dan belok kanan di Simpang Matraman-Salemba, dialihkan belok ke kiri ke Jalan Matraman Dalam-Jalan Proklamasi-Jalan Diponegoro baru bisa mengambil ke arah Senen di Simpang Diponegoro atau belok kanan untuk ke Jalan Pramuka. Begitu juga lalu lintas dari arah Manggarai yang mau menuju Senen atau Pramuka dialihkan dulu Jalan Proklamasi-Jalan Diponegoro.

Sedangkan lalu lintas dari Jalan Proklamasi menuju Cikini atau Tugu Tani yang semula melalui Jalan Pegangsaan Barat, dialihkan ke Jalan Diponegoro lalu diarahkan ke Simpang Jalan Teuku Cik Dit Tiro dan menuju ke arah Tugu Tani. "Uji coba rekayasa dilakukan selama 7 hari mulai Kamis (20/7/2017) sampai Kamis (27 Juli)," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Yudhistira berharap, kesabaran warga yang merasakan kemacetan dampak dari sebuah pembangunan akan terbayar setelah pengerjaan rampung. Dimana, arus lalu lintas menjadi lebih lancar dan nayaman.

Namun, kata Yudhis, apabila hasilnya hanya memindahkan kemacetan, Pemprov DKI jelas tidak memiliki perencanaan yang matang dalam menentukan pembangunan di Jakarta.

"Berubah-rubahnya rekaysa lalu lintas itu saja memperlihatkan tidak matangnya perencanaan. Apalagi kalau tidak ada hasil. Kami harap perjuangan warga merasakan kemacetan bisa terbayar nanti," ujarnya.

Sekertaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta ini memprediksi hasil pembangunan tidak mengurai kemacetan yang signifikan apabila tidak dibantu dengan perbaikan angkutan umum yang saling terintegrasi.

Sebab, lanjut Yudhis, kemacetan itu dapat terurau kalau pola transportasi makro dikerjakan berbarengan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, perbaikan dan penambahan moda transportasi, serta pembatasan kendaraan dengan parkir mesin dan Elektronik Road Pricing (ERP).

"Jadi kalau infrastrukturnya saja yang dibangun tanpa ada perbaikan transportasi apalagi pembatasan ERP. Kemacetan tidak akan terurai," katanya.