Beredar Isu Biaya Pembangunan LRT Mahal, Pemprov Akan Panggil Direksi PT Jakpro

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan memanggil direksi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk meminta penjelasan dan membuat surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mereview harga pembangunan Light Rail Transit (LRT). Pasalnya beredar isu pendaan pembangunan LRT cukup mahal.

Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Satya Heragandhi mengatakan, proyek pembangunan LRT kewenangan Pemprov DKI saat ini baru menyentuh koridor I fase A (Velodrome-Kelapa Gading) sebagai pendukung perhelatan Asian Games dan penentu kelanjutan tujuh koridor sesuai tugas Pemprov DKI. Saat ini, lanjut dia, pembangunan LRT koridor I fase A sudah mencapai 27,6% lebih cepat dari target rencana sekitar 26,64%.

Setelah fase I selesai, pembangunan koridor I akan dilanjutkan hingga Dukuh Atas. Menurutnya, percepatan tersebut untuk mengantisipasi adanya musim hujan yang berkepanjangan.

"Kendala kita adalah musim hujan. Makanya kita terus mempercepat pembangunan. Kami optimistis dapat selesai sebelum perhelatan Asian Games," kata Satya Hergandhi saat dihubungi Minggu (9/7/2017).

Satya menjelaskan, pembangunan LRT koridor I dilakukan secara pararel, mulai dari tiang yang sudah mencapai empat stand box grider, fisik pembangunan depo di kawasan Kelapa Gading ataupun pengadaan rolling stock yang sudah dilakukan sejak Februari lalu.

Untuk rolling stock (rangkaian kereta), lanjut Satya, pihaknya telah mendapatkan perusahaan pemenang lelang dari Korea, yakni Hyundai Rotem. Menurutnya sejumlah vendor rolling stock dari berbagai negara telah diundang untuk turut berpartisipasi dalam tender, seperti Korea, Prancis, Spanyol, China, dan lain-lain. Namun, dari sekian banyak vendor, sebagian besar menolak karena merasa tidak sanggup memenuhi deadline yang diberikan Jakpro.

"Mandat rolling stock baru dikeluarkan November 2016. Pembuatan rolling stock butuh waktu 24 bulan. Sementara waktu yang ada saat ini hingga Asian Games 2018 tidak sebanyak itu. Maka kita cari vendor yang produknya sudah ada dan bisa dimodifikasi, sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang," ujarnya.

Kebetulan, Hyundai Rotem juga sedang menggerjakan rolling stock pesanan Gimpo Line untuk Seoul. Spesifikasi dan harganya pun cocok dengan kebutuhan rencana LRT di Jakarta yakni Rp423 miliar. Untuk itu Satya optimistis rolling stock bisa didatangkan April 2018.

"Kami nebeng produksi sekalian dan kami harap bisa didatangkan pada april 2018 dan langsung di instal. Treknya baru dipasang Januari-Februari 2018," ucapnya.

Terkait pendanaan LRT koridor I fase A sepanjang 6 kilometer itu sedikitnya membutuhkan dana sebesar Rp6,8 triliun. Pada tahun lalu pihaknya sudah mendapatkan penyertaan modal pemerintah (PMP) dari anggaran DKI sebesar Rp2,2 triliun. Sementara pada anggaran perubahan tahun ini pihaknya mengusulkan PMP sebesar Rp3,5 trilun sesuai kebutuhan pembangunan.

"Kalau disetujui berarti kan totalnya Rp5,7 triliun. Nah, PMP itu kan bukan cuma LRT, ada velodrome dan equstrian yang total anggaranya jika digabung LRT mencapai Rp7,8 triliun. Pada anggaran 2018 kami akan usulkan Rp2,1 triliun," ungkapnya.

Sekda DKI Jakarta Saefullah menilai ada kejanggalan dalam pendanaan LRT lantaran ada isu cukup mahal. Dia menuturkan, akan memanggil direksi PT Jakpro untuk meminta penjelasannya dan membuat surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mereview harganya.

"Iya kita minta kawal. Jangan sampai kemahalan. Kalau harganya pas-pas gitu kan uangnya bisa buat yang lain-lain. Ya bangunannya, rel sama rolling stock-nya juga minta dicek," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mendukung Pemprov DKI untuk memanggil direksi PT Jakpro terkait pembangunan LRT dan proyek Asian Games lainya. Sebab, kata dia, pada tahun lalu pihaknya sudah menyetujui pemberian modal untuk LRT.
Sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) itu bahkan mengatakan DPRD tidak akan menyetujui usulan PMP PT Jakpro sebesar Rp3,5 triliun untuk LRT pada anggarn perubahan tahun ini.

"Kami akan lihat dahulu penggunaa modal tahun kemarin. Rp3,5 triliun mau dihabiskan setahun?, sekarang saja sudah dibilang kemahalan sama pemegang saham (Pemprov DKI)," ungkapnya.

Kendati demikian, Taufik menyatakan pemanggilan PT Jakpro tersebut bukan berarti DPRD dan Pemprov DKI tidak mendukung perhelatan Asian Games. Apalagi pada tahun lalu PT Jakpro sudah diberikan dana sebesar Rp2,2 triliun.

"Kami bukan tidak mendukung. Tahun lalu saja kami kasih. Ini soal pertanggung jawaban dan itu wajar," tegasnya.