Polisi Didesak Usut Kasus Hilangnya Selang Bahan Bakar Premium
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Direktorat Ekonomi Khusus (Direksus) Polri segera mengusut kasus menghilangnya sejumlah selang dan alat pengisi bahan bakar Premium di sejumlah pompa bensin Pertamina, terutama di Jabodetabek.
"Apa ini permaian pengusaha pompa bensin atau ulah para spekulan untuk menimbun BBM? Jika ini dibiarkan akan muncul keresahan dan masyarakat dirugikan," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada SINDOnews, Rabu (7/6/2017).
Menurutnya, akibat ulah menghilangkan selang dan alat pengisi Premium terjadi antrian panjang di tiap pompa bensin yang berulah. Dia mencatat, hilangnya dua unsur itu terjadi mulai tanggal 1 Juni 2017. Selang dan alat pengisi Premium yang biasanya ada 10-12 unit, mendadak tinggal tiga.
"Dua untuk mobil dan satu untuk pengisian Premium sepeda motor, selang dan alat pengisi Premium dicopot dari mesin pompanya. Akibatnya, terjadi antrian panjang di tiap pompa bensin dan ini umumnya terjadi dihampir semua pompa bensin di Jabodetabek, hilangnya sampai 70%," tuturnya.
Maka itu, Neta mendesak polisi harus mengusut kasus itu. Bila perlu menangkap sejumlah pengusaha pompa bensin yang menjadi spekulan agar bisa diketahui apakah itu permainan pengusaha pompa bensin untuk menimbun BBM agar terjadi kelangkahan Premium.
"Ataukah itu permainan spekulan agar terjadi kelangkahan Premium hingga para spekulan bisa mempermainkan harga Premium menjelang Lebaran," imbuhnya.
Neta mengungkapkan, dihilangkannya 70% selang dan alat pengisi Premium dari pompa bensin itu modus baru dalam kejahatan ekonomi. Direksus Polri, terutama Direksus Polda Metro Jaya harus segera bergerak mengusutnya.
Apalagi, tambahnya, disinyalir menjelang Lebaran banyak komoditas sengaja dipermainkan agar harganya di pasar melonjak tajam, akibatnya banyak konsumen yang dirugikan. YLKI perlu juga memantau manuver yang terjadi di pompa pompa bensin di Jakarta ini sehingga Polri tidak ragu untuk menindak tegas.
"Bila perlu lakukan terapi kejut (shock therapy) agar pengusaha pompa bensin atau siapa pun tidak memanfaatkan situasi dan berulah yang akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat dan bisa melemahkan perekonomian nasional," katanya.
"Apa ini permaian pengusaha pompa bensin atau ulah para spekulan untuk menimbun BBM? Jika ini dibiarkan akan muncul keresahan dan masyarakat dirugikan," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada SINDOnews, Rabu (7/6/2017).
Menurutnya, akibat ulah menghilangkan selang dan alat pengisi Premium terjadi antrian panjang di tiap pompa bensin yang berulah. Dia mencatat, hilangnya dua unsur itu terjadi mulai tanggal 1 Juni 2017. Selang dan alat pengisi Premium yang biasanya ada 10-12 unit, mendadak tinggal tiga.
"Dua untuk mobil dan satu untuk pengisian Premium sepeda motor, selang dan alat pengisi Premium dicopot dari mesin pompanya. Akibatnya, terjadi antrian panjang di tiap pompa bensin dan ini umumnya terjadi dihampir semua pompa bensin di Jabodetabek, hilangnya sampai 70%," tuturnya.
Maka itu, Neta mendesak polisi harus mengusut kasus itu. Bila perlu menangkap sejumlah pengusaha pompa bensin yang menjadi spekulan agar bisa diketahui apakah itu permainan pengusaha pompa bensin untuk menimbun BBM agar terjadi kelangkahan Premium.
"Ataukah itu permainan spekulan agar terjadi kelangkahan Premium hingga para spekulan bisa mempermainkan harga Premium menjelang Lebaran," imbuhnya.
Neta mengungkapkan, dihilangkannya 70% selang dan alat pengisi Premium dari pompa bensin itu modus baru dalam kejahatan ekonomi. Direksus Polri, terutama Direksus Polda Metro Jaya harus segera bergerak mengusutnya.
Apalagi, tambahnya, disinyalir menjelang Lebaran banyak komoditas sengaja dipermainkan agar harganya di pasar melonjak tajam, akibatnya banyak konsumen yang dirugikan. YLKI perlu juga memantau manuver yang terjadi di pompa pompa bensin di Jakarta ini sehingga Polri tidak ragu untuk menindak tegas.
"Bila perlu lakukan terapi kejut (shock therapy) agar pengusaha pompa bensin atau siapa pun tidak memanfaatkan situasi dan berulah yang akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat dan bisa melemahkan perekonomian nasional," katanya.
(mhd)