Tim Anies-Sandi Minta Ahok Bijaksana Menyusun APBD Perubahan

JAKARTA - Tim Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bijaksana menampung visi misi Anies-Sandi pada anggaran perubahan 2017. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) 2017-2022 mutlak berisi visi misi Anies-Sandi.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Muhammad Taufik mengatakan, APBD 2017 murni kewenangan Gubernur Ahok, namun tiga bulan terakhir 2017, kepemimpinan di Jakarta sudah di bawah Anies-Sandi. Untuk itu, alangkah bijaknya Gubernur Ahok memberikan ruang untuk program prioritas Anies-Sandi dalam APBD Perubahan 2017.

"Selama tiga bulan, Anies-Sandi melaksanakan program Gubernur lama. Sangat sulit menghitung 100 hari karena tiga bulan itu. RPJMD 2017-2022 mutlak Anies-Sandi. Ini penting kami sampaikan. Untuk itu, Pemprov DKI harus arif, kerja sama dan saling terbuka untuk pembahasan APBD perubahan," kata Muhammad Taufik di Posko Pemenangan Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2017 kemarin.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini menjelaskan, APBD Perubahan 2017 belum sama sekali dibahas oleh DPRD DKI. Artinya, ruang untuk bekerja sama seperti saat pergantian Gubernur Joko Widodo (Jokowi) 2012 menggantikan Fauzi Bowo saat perubahan masih sangat dimungkinkan. Sehingga, RPJMD yang merupakan visi-misi dan mandat dari warga kepada Anies-Sandi dapat berjalan sesuai rohnya 2017-2022.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu pun menyayangkan penyusunan RPJMD 2017-2022 sudah dilakukan Pemprov DKI. Hal itu bisa membuat program visi misi Anies-Sandi tidak bisa berjalan dalam anggaran yang disusun, khususnya pada anggaran 2018 yang kini sudah dalam pembahasan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Untuk anggaran 2018, hak Gubernur baru. Alangkah tidak tepat apabila Gubernur baru melaksanakan program 2018, tapi RPJMD disusun orang lain. RPJMD itu sekali lagi merupakan janji-janji Anies-Sandi dalam lima tahun dari 2017-2022. Jadi tidak elok kalau disusun orang lain. Ketika dilantik, RPJMD kita perdakan," ungkapnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati belum mau menjawab terkait masuk atau tidaknya program Anies-Sandi dalam APBD Perubahan 2017. Terpenting, dalam menyusun perubahan berpedoman pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 18/2016 tentang Pedoman Umum Penyusuna Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Perubahan Nasional.

"Untuk anggaran perubahan kami masih menunggu inevntarisir perangkat daerah yang batas waktunya 26 Mei mendatang. Kami sedang fokus untuk penyusunan anggaran 2018. Pastinya kami akan berkonsultasi dengan Kemendagri," ujarnya.

Terkait RPJMD, Tuty mengaku sejak tahun kemarin sudah menyusun RPJMD teknokratis yang mencakup kerangka ekonomi umum, proyeksi makro ekonomi, potensi pendapatan dan pembiayaan. Menurutnya, siapapun kepala daerah akan membutuhkan kerangka penysuunan itu. Termasuk dengan isu strategis, apa saja yang urgent dalam lima tahun kedepan nanti akan disinergikan dengan visi-misi Gubernur terpilih.

"Enam bulan setelah kepala daerah terpilih ditetapkan RPJMD harus diparipurnakan. Nanti kita ajukan ke DPRD," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempersilakan tim transisi yang dibentuk Anies-Sandi untuk memberikan masukan terkait APBD-P DKI 2017. Kendati demikian, Ahok menegaskan, ‎tim Anies-Sandi tidak bisa mengubah APBD-P DKI 2017.
Pasalnya, APBD-P DKI 2017 masih di bawah kewenangannya dan Djarot.

"Ya silakan kasih masukan, sama kayak masyarakat kasih masukan kami terima.‎ Anies belum Gubernur kok. Kalau APBD-P kan masih punya kami," ujarnya.