Di Debat Kandidat, Masyarakat Ungkapkan Rasa Belum Menikmati Pembangunan Jakarta
Di Debat Kandidat, Masyarakat Ungkapkan Rasa Belum Menikmati Pembangunan Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Debat kandidat Pilgub DKI 2017 putaran kedua bertema 'Dari Masyarakat Untuk Jakarta' usai digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, malam tadi. Sejumlah program prioritas pasangan cagub dan cawagub DKI dipertanyakan kelompok masyarakat yang hadir dalam debat tersebut.
Dalam segmen ketiga debat kandidat yang dipandu oleh Ira Koesno itu berisi pertanyaan dari empat kelompok masyarakat, yakni kelompok masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), masyarakat transportasi, masyarakat penghuni rumah susun sewa (rusunawa) dan masyarakat nelayan pesisir Utara Jakarta.
Untuk UMKM, masyarakat mengeluhkan bantuan modal dari DKI yang sulit diakses. Masyarakat transportasi mengeluhkan pendapatan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tidak sebanding dengan biaya transportasi.
Sementara masyarakat penghuni rusunawa mengeluhkan kondisi ekonomi dan bangunan rusunawa yang bocor. Sedangkan untuk masyarakat nelayan mengeluhkan kondisi ekonomi akibat reklamasi.
Mendengar hal tersebut, Cagub DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan menilai, keluhan-keluhan kelompok masyarakat itu akibat Gubernur DKI Jakarta saat ini Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak menggunakan hati dalam memimpin DKI Jakarta. Menjadi pemimpin, bukan hanya soal membuat dan menegakan aturan.
Bukan soal memberantas korupsi dan menjalankan pembangunan. Misalnya saja dalam mengatasi banjir yang akan dilakukan Anies dengan konsep penataan, termasuk menata pemukiman padat. "Dengan mendegarkan langsung keinginan masyarakat dan berkomunikasi yang menghasilkan suasana postitif, pembangunan bisa berjalan tanpa ketimpangan dan ketidakadilan," Anies, Rabu, 12 April 2017 malam tadi.
Untuk itu, dalam menata permukiman warga bantaran kali dan permukiman padat, Anies bersama Sandiaga Uno akan memberikan akses pembiayaan yang mudah melalui program DP Rp0 dan meningkatkan pendidikan melalui Kartu Jakarta Plus serta memberikan kegiatan ekonomi melalui program OK Oce.
"Transportasi kami memiliki program OK Otrip yang cukup Rp5.000 bisa terintegrasi dengan moda transportasi apapun. Terpenting subsidi diberikan kepada semua pelaku transportasi bukan hanya perusahan daerah. Sehingga, pertumbuhan ekonomi merata dan pengadaan bus bisa berjalan lancar," ujarnya.
Terkait reklamasi, Anies dan Sandiaga menegaskan tetap akan menghentikan reklamasi lantaran reklamasi yang ada saat ini melenceng dari Peraturan Presiden tahun 1995. Di mana, Gubernur yang diberi kewenangan harus memperhatikan reklamasi demi kepentingan masyarakat atau nelayan sekitar.
"Faktanya, reklamasi yang ada itu untuk sekelompok orang. Bagaimana nelayan bisa membeli rumah mewah di pulau reklamasi. Lebih dari 12.000 nelayan di sana mengalami kesulitan akibat reklamasi, Kami akan hadirkan keadilan dalam reklamasi," tegasnya
Pasangan petahana nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Saiful Hidayat mengakui adanya kesalahan dalam menjalankan program, khususnya penanganan transportasi dan banjir.
Namun, permasalahan Rusunawa Jatinegara yang baru dibangun belum satu tahun sudah bocor saat hujan, Ahok menuturkan, itu merupakan ulah kontraktor maling. Padahal, pembangunan tersebut dikerjakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).
"Kami akui ada kesalahan sosial dalam pembangunan rusunawa karena tidak memperhatikan posisi tetangga penghuni sebelum dan sesudah di rusunawa. Kami akan memperbaikinya," kata Ahok.
Terkait ekonomi yang dikeluhkan penghuni Rusunawa, Ahok mengatakan akan menyediakan kios-kios dibahu jalan depan rusunawa. Sehingga, pengguna jalan dapat memanfaatkan kios tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.
Menjadi pertanyaan Ahok justru bila tidak merelokasi warga bantaran kali ke rusunawa dan tidak mereklamasi pulau, bagaimana bisa mengatasi banjir. Sebab, dengan merelokasi sungai normalisasi kali dapat berjalan dan banjir berkurang. Termasuk pembuatan tanggul di pulau reklamasi untuk menahan banjir rob.
Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menunjukan desain reklamasi yang selama ini dianggap tidak berpihak kepada nelayan. Dalam desain tersebut, Ahok mengungkapkan, nelayan telah diberikan lokasi untuk menyandarkan kapalnya dan mengawetkan ikan.
Termasuk dengan membuat retoran Muara Angke yang saat ini terkesan kumuh. Bahkan, hasil reklamasi itu mencapai ratusan triliun yang mampu membantu masyarakat kurang mampu."50% tanah reklamasi itu milik DKI. Jadi bagaimana tidak member keadilan," ungkapnya.
Masalah transportasi, Ahok menuturkan, kendala saat ini hanyalah pengadaan bus. Sebab, Ahok ingin bus yang ada harus berkaroseri lokal agar kondisi bus dapat terjamin kelayakan dan kemanannya. Menurutnya, sejak dua tahun lalu, integrasi dan biaya gratis naik bus bagi masyarakat kurang mampu sudah dilakukan.
Termasuk menambah rute hingga ke ujung perjalanan. "Kami sudah melakukan integrasi dengan moda transportasi lainnya. Bahkan ke depan akan teritegrasi dengan Light Rail Transit dan Mass Rapid Transit," ucapnya.
Dalam segmen ketiga debat kandidat yang dipandu oleh Ira Koesno itu berisi pertanyaan dari empat kelompok masyarakat, yakni kelompok masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), masyarakat transportasi, masyarakat penghuni rumah susun sewa (rusunawa) dan masyarakat nelayan pesisir Utara Jakarta.
Untuk UMKM, masyarakat mengeluhkan bantuan modal dari DKI yang sulit diakses. Masyarakat transportasi mengeluhkan pendapatan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tidak sebanding dengan biaya transportasi.
Sementara masyarakat penghuni rusunawa mengeluhkan kondisi ekonomi dan bangunan rusunawa yang bocor. Sedangkan untuk masyarakat nelayan mengeluhkan kondisi ekonomi akibat reklamasi.
Mendengar hal tersebut, Cagub DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan menilai, keluhan-keluhan kelompok masyarakat itu akibat Gubernur DKI Jakarta saat ini Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak menggunakan hati dalam memimpin DKI Jakarta. Menjadi pemimpin, bukan hanya soal membuat dan menegakan aturan.
Bukan soal memberantas korupsi dan menjalankan pembangunan. Misalnya saja dalam mengatasi banjir yang akan dilakukan Anies dengan konsep penataan, termasuk menata pemukiman padat. "Dengan mendegarkan langsung keinginan masyarakat dan berkomunikasi yang menghasilkan suasana postitif, pembangunan bisa berjalan tanpa ketimpangan dan ketidakadilan," Anies, Rabu, 12 April 2017 malam tadi.
Untuk itu, dalam menata permukiman warga bantaran kali dan permukiman padat, Anies bersama Sandiaga Uno akan memberikan akses pembiayaan yang mudah melalui program DP Rp0 dan meningkatkan pendidikan melalui Kartu Jakarta Plus serta memberikan kegiatan ekonomi melalui program OK Oce.
"Transportasi kami memiliki program OK Otrip yang cukup Rp5.000 bisa terintegrasi dengan moda transportasi apapun. Terpenting subsidi diberikan kepada semua pelaku transportasi bukan hanya perusahan daerah. Sehingga, pertumbuhan ekonomi merata dan pengadaan bus bisa berjalan lancar," ujarnya.
Terkait reklamasi, Anies dan Sandiaga menegaskan tetap akan menghentikan reklamasi lantaran reklamasi yang ada saat ini melenceng dari Peraturan Presiden tahun 1995. Di mana, Gubernur yang diberi kewenangan harus memperhatikan reklamasi demi kepentingan masyarakat atau nelayan sekitar.
"Faktanya, reklamasi yang ada itu untuk sekelompok orang. Bagaimana nelayan bisa membeli rumah mewah di pulau reklamasi. Lebih dari 12.000 nelayan di sana mengalami kesulitan akibat reklamasi, Kami akan hadirkan keadilan dalam reklamasi," tegasnya
Pasangan petahana nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Saiful Hidayat mengakui adanya kesalahan dalam menjalankan program, khususnya penanganan transportasi dan banjir.
Namun, permasalahan Rusunawa Jatinegara yang baru dibangun belum satu tahun sudah bocor saat hujan, Ahok menuturkan, itu merupakan ulah kontraktor maling. Padahal, pembangunan tersebut dikerjakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).
"Kami akui ada kesalahan sosial dalam pembangunan rusunawa karena tidak memperhatikan posisi tetangga penghuni sebelum dan sesudah di rusunawa. Kami akan memperbaikinya," kata Ahok.
Terkait ekonomi yang dikeluhkan penghuni Rusunawa, Ahok mengatakan akan menyediakan kios-kios dibahu jalan depan rusunawa. Sehingga, pengguna jalan dapat memanfaatkan kios tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.
Menjadi pertanyaan Ahok justru bila tidak merelokasi warga bantaran kali ke rusunawa dan tidak mereklamasi pulau, bagaimana bisa mengatasi banjir. Sebab, dengan merelokasi sungai normalisasi kali dapat berjalan dan banjir berkurang. Termasuk pembuatan tanggul di pulau reklamasi untuk menahan banjir rob.
Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menunjukan desain reklamasi yang selama ini dianggap tidak berpihak kepada nelayan. Dalam desain tersebut, Ahok mengungkapkan, nelayan telah diberikan lokasi untuk menyandarkan kapalnya dan mengawetkan ikan.
Termasuk dengan membuat retoran Muara Angke yang saat ini terkesan kumuh. Bahkan, hasil reklamasi itu mencapai ratusan triliun yang mampu membantu masyarakat kurang mampu."50% tanah reklamasi itu milik DKI. Jadi bagaimana tidak member keadilan," ungkapnya.
Masalah transportasi, Ahok menuturkan, kendala saat ini hanyalah pengadaan bus. Sebab, Ahok ingin bus yang ada harus berkaroseri lokal agar kondisi bus dapat terjamin kelayakan dan kemanannya. Menurutnya, sejak dua tahun lalu, integrasi dan biaya gratis naik bus bagi masyarakat kurang mampu sudah dilakukan.
Termasuk menambah rute hingga ke ujung perjalanan. "Kami sudah melakukan integrasi dengan moda transportasi lainnya. Bahkan ke depan akan teritegrasi dengan Light Rail Transit dan Mass Rapid Transit," ucapnya.
(whb)
Explore More