DPRD Minta PNS dan Pejabat BUMD DKI Netral pada Pilgub DKI
DPRD Minta PNS dan Pejabat BUMD DKI Netral pada Pilgub DKI
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta meminta seluruh PNS serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersifat netral pada Pilgub DKI Jakarta putaran kedua. DPRD meminta agar upaya-upaya memenangkan calon petahana yang dilakukan oknum PNS serta pejabat BUMD dihentikan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, mendekati hari pencoblosan Pilgub DKI Jakarta, perangkat daerah dan BUMD makin liar. "PNS dan BUMD harus netral. Siapa pun Gubernurnya kalian tetap sejahtera kalau bisa bekerja untuk masyarakat," kata Taufik kepada wartawan, Rabu, 12 April 2017 kemarin.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno itu menilai program bantuan lanjut usia yang dimunculkan [pasangan calon nomor urut dua, meniru program lanjut usia Anies-Sandi. Sebab, program tersebut baru muncul saat putaran kedua dan tidak pernah terencanakan selama kepemimpinan Ahok-Djarot.
"Itu program pribadi. Dalam rangka kampanye ini, ada-ada saja itu. Jangankan dibahas, diusulkan aja enggak," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, mendekati hari pencoblosan Pilgub DKI Jakarta, perangkat daerah dan BUMD makin liar. "PNS dan BUMD harus netral. Siapa pun Gubernurnya kalian tetap sejahtera kalau bisa bekerja untuk masyarakat," kata Taufik kepada wartawan, Rabu, 12 April 2017 kemarin.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno itu menilai program bantuan lanjut usia yang dimunculkan [pasangan calon nomor urut dua, meniru program lanjut usia Anies-Sandi. Sebab, program tersebut baru muncul saat putaran kedua dan tidak pernah terencanakan selama kepemimpinan Ahok-Djarot.
"Itu program pribadi. Dalam rangka kampanye ini, ada-ada saja itu. Jangankan dibahas, diusulkan aja enggak," ujarnya.
(whb)
Explore More