Anies- Sandi Akan Wujudkan Open Governance di DKI

JAKARTA - Pernyataan juru bicara Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni, terkait open governance atau tata kelola pemerintahan terbuka yang telah dilakukan petahana dianggap tidak tepat. Sebab selama ini apa yang dilakukan petahana saat memimpin DKI Jakarta justru tidak terbuka dan tidak transparan.

Naufal Firman Yursak, Wakil Ketua Tim Media Anies-Sandi membantah ucapan Raja tersebut. Menurutnya, ucapan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu tidak tepat. “Dia sebut petahana sudah lima tahun menjalankan open governance, itu keliru. Yang terjadi justru sebaliknya,” kata Naufal, Minggu (26/3/2017).

Naufal menilai, ucapan Raja yang menyebut bahwa pasangan Ahok-Djarot selama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah sangat terbuka tidak bisa dibuktikan.

Pernyataan Raja yang juga mengatakan bahwa semua hal yang ada di Pemprov DKI bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat hanya isapan jempol semata. “Raja harus banyak Iqro (membaca) biar bisa melihat kenyataan dengan jernih,” tegasnya.

Naufal yang juga juru bicara Anies-Sandi itu menyebut, ada sejumlah hal yang bisa dijadikan bukti. Misalnya, saat ini tiap kelurahan belum tahu berapa dana pembangunan yang menjadi hak mereka setiap tahunnya.

Serta pemerataan pembangunan melalui distribusi APBD di wilayah-wilayah di Jakarta yang juga tidak terbuka. “Warga bahkan tidak tahu ada pekerjaan apa saja di kampungnya. Dan Warga menceritakan itu ke Mas Anies dan Bang Sandi saat blusukan,” ucap dia.