Disebut Ikut Kebagian Kue, Ahok Bantah Terima Fee Proyek E-KTP

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) membantah jika dirinya menerima fee proyek mega skandal korupsi pengadaan KTP elektronik.

Ahok saat itu memang menjadi anggota komisi II yang menangani proyek ini. “Saya waktu itu keras saja kenapa ada seperti itu. Saya paling keras menolak e-KTP,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2017). Ahok malah mempertanyakan yang beredar itu apakah memang daftar penerima fee proyek e-KTP atau hanya daftar anggota Komisi II.

“Enggak tahu saya. Itu Cuma daftar terima e-KTP atau daftar anggota Komisi II? Masukin daftar situ kan bisa saja. Yang mau bagiin bikin daftar terima apa enggak” tanya Ahok.

Lebih lanjut, Ahok mengatakan, jika dia menolak proyek tersebut. Pihaknya mempertanyakan kenapa tidak melibatkan bank pembangunan daerah dalam pembuatan KTP dengan alasan perekaman data di bank lebih baik daripada yang lain.

“Saya bilang, pakai saja bank pembangunan daerah, semua orang mau bikin KTP pasti ada rekamnya kok. Saya bilang ngapain habisi Rp5-6 triliun. Lebih baik, kalau kamu ingin ke Bandung, misalnya, daftar aja di Kota Bandung. Lapor saja ke Bank Jawa Barat. Jadi kayak kartu mahasiswa,” kata Ahok.

Sebab, orang yang sudah memiliki usia untuk mendapatkan KTP pasti punya rekening bank. Sehingga pemerintah bisa mengarahkan pengelolaan keuangan negara dengan sistem non tunai.

“Kalau semua orang dewasa punya ATM, terus pemutakhiran? Ngapain menghabiskan duit pemutakhiran orang, tiap hari lahir beranak ada kok,” kata Ahok.