Normalisasi Situ di Bogor Atasi Banjir Ibu Kota

BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor mempunyai kepentingan untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap menerjang Ibu Kota, Jakarta. Normalisasi situ jadi satu cara yang akan dilakukan Pemkab Bogor.

Seperti diketahui Kabupaten Bogor yang terletak di hulu aliran sungai (DAS) Ciliwung berperan penting dalam mengatur jumlah aliran air (run off ) ke Jakarta. Lantaran posisi Kabupaten Bogor yang berada di sepanjang DAS Ciliwung mendorong upaya keterpaduan pelaksanaan pembangunan.

Normalisasi ini bukan hanya untuk menjaga kuantitas air di sepanjang sungai utama, tetapi juga kualitas air permukaan tersebut dari pencemaran lingkungan yang dapat menghambat laju aliran sungai," kata Bupati Bogor Nurhayanti kepada KORAN SINDO.

Berdasarkan posisi tersebut, lanjut Nurhayanti, dalam konteks DAS Ciliwung, wilayah Kabupaten Bogor berada di daerah Middle Stream dan Up Stream. Kaitan dengan itu, Middle Stream tersebut meliputi beberapa kecamatan seperti Cibinong, Bojonggede, Sukaraja, dan Tajurhalang.

"Sedangkan untuk Up Stream meliputi Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua. Dua wilayah ini tentu memiliki penanganan berbeda terkait pengelolaan banjir dan menghadapi kondisi cuaca ekstrem,"papar birokrat senior di lingkungan Pemkab Bogor itu.

Di daerah Middle Stream menjadi pusat pengembangan perkotaan utama di wilayah Kabupaten Bogor sehingga pendekatan rekayasa struktural menjadi sebuah pilihan utama yang mutlak dilakukan. Beberapa upaya strategis yang menjadi prioritas di antaranya upaya optimalisasi konservasi dan peningkatan kapasitas daya tampung situ-situ di wilayah tersebut.

"Di wilayah tersebut tercatat ada 23 situ, 10 di antaranya berada di DAS Ciliwung dan 13 situ lainnya berada di aliran Sungai Angke dan Pesanggrahan," tandasnya.

Terkait upaya konservasi situ itu, nantinya dilakukan dengan pembatasan pemanfaatan lahan di daerah sekitar situ dan mengupayakan rehabilitasi situ yang ada sehingga fungsi daya tampung situ dapat bermanfaat secara optimal. "Sedangkan untuk upaya peningkatan kapasitas daya tampung situ dilakukan dengan cara membangun tembok penahan setu dan pengerukan setu sehingga jumlah aliran air yang ditampung dapat meningkat," jelasnya.

Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk dapat menghambat jumlah air larian yang terus meningkat sehingga air larian yang timbul akibat pertumbuhan guna lahan dapat ditahan sebelum masuk ke aliran sungai utama.

"Hanya terkait upaya pengerukan situ, ini memerlukan teknologi konstruksi yang tinggi dan biaya cukup besar. Karena keterbatasan anggaran yang tersedia, pada 2014 diupayakan permohonan bantuan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam bentuk hibah melalui BKSP setidaknya untuk beberapa situ utama seperti Cikaret, Pemda, dan Kabantenanan yang memiliki luas lebih dari 2 hektare sehingga dapat memberikan kontribusi menahan air larian sekitar 10.000 meter kubik/hektare untuk pendalaman situ sebanyak 1 miliar,"ungkapnya.

Untuk wilayah Up Stream, penanganan masalah banjir akan berbeda karena tidak hanya dilakukan dengan upaya struktural, tetapi juga dilakukan dengan upaya nonstruktural.

Upaya ini dilakukan untuk air hujan yang terjadi di wilayah Puncak dapat diresapkan sebanyak mungkin ke dalam tanah. "Karena selain untuk memberikan kontribusi terhadap cadangan air tanah, juga untuk mengurangi jumlah air larian yang masuk ke sungai utama, di antaranya dengan menyediakan biopori, sumur resapan, kolam resapan, dan sumur resapan yang dibuat secara tersebar,"ungkapnya.

Selain itu, menurutnya, sebagaimana diketahui dalam rangka mengatasi banjir DKI Jakarta sempat dikembangkan struktur yang besar dengan cara bertahap yakni pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi dengan luas daerah tangkapan lebih dari 90 hektare. "Upaya ini merupakan langkah strategis yang bersifat kuratif untuk menahan laju peningkatan jumlah air larian secara masif. Meski demikian, upaya ini memerlukan waktu cukup panjang, membutuhkan biaya cukup besar, serta koordinasi sektoral yang baik," ungkapnya.

Dia juga menjelaskan sebetulnya pembangunan Waduk Ciawi Bendung Cipayung dan Sukamahi ini secara keseluruhan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. "Pemkab Bogor hanya berwenang dalam mendukung upaya penyediaan lahan. Maka itu, perlu ada koordinasi vertikal untuk mempercepat proses penyediaan lahan. Dalam hal ini memfasilitasi sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar," tandasnya.

Sementara itu, pihaknya juga tahun ini tengah melakukan penanganan transportasi guna mendukung program pemerintah pusat, khususnya permasalahan kemacetan di wilayah metropolitan Jabodetabekjur. "Selain karena meningkatnya jumlah kendaraan yang tak sebanding dengan penyediaan jaringan jalan,juga diperparah dengan penurunan kinerja dan kualitas jaringan jalan baik diakibatkan oleh kondisi alam (curah hujan yang tinggi, longsor, banjir) maupun kondisi buatan (tingginya gangguan samping jalan, drainase dan kualitas konstruksi jalan yang kurang baik, terlebih banyak kendaraan melebihi tonase)," jelasnya.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah mengungkapkan, setiap tahun tak kurang dari Rp300 miliar APBD Kabupaten Bogor dicurahkan untuk tetap menjaga kualitas jaringan jalan.

"Untuk itu, upaya ini juga didukung dengan pengembangan jaringan jalan baru baik yang bersifat regional, perkotaan, maupun jalur alternatif baru yang digunakan untuk memberikan pilihan baru bagi penduduk. Itu untuk mencapai daerah tertentu dengan lebih cepat seperti pembangunan jalur puncak II atau Poros Timur Tengah, yang saat ini kewenangannya ada di Provinsi Jawa Barat. Peran kami hanya penyediaan lahan. Itu semua hampir selesai semua," katanya.

Beberapa prioritas pengembangan jalan baru yang didorong untuk dikembangkan di antaranya pengembangan jalan Poros Tengah Timur (Jalur Puncak II), Jalan Bojonggede-Kemang, serta jalan lingkar perkotaan seperti di Leuwiliang, Parung, Bojonggede, Cileungsi, dan GOR Pakansari.

"Pengembangan jalan baru ini tidak hanya menggunakan APBD, tetapi juga beberapa jalan regional yang menghubungkan antara Kabupaten Bogor dan wilayah sekitarnya melalui dana anggaran provinsi maupun nasional. Selain itu, pengembangan jaringan jalan baru juga dilakukan melalui pengembangan ruas jalan tol baru seperti Bogor-Ciawi-Sukabumi, Cimanggis-Cibitung, serta Antasari-Depok-Bogor Outer Ring Road,"katanya. (Haryudi)