Terkendala Pembebasan Lahan, Penanganan Banjir di Jakbar Tak Maksimal

JAKARTA - Penanganan banjir di Jakarta Barat masih belum maksimal. Beberapa titik genangan kerap di temukan setelah hujan datang. Penyebabnya, banyak saluran air yang di okupansi pemukiman.

Selain menyebabkan aliran menyempit, okupansi ini membuat beberapa sungai belum dibangun tanggul. Akibatnya, air menjadi melimpah dan tumpah melalui tanggul bocor, menggenangi jalan hingga pemukiman warga.

Kasudin Tata Air Jakarta Barat, Imron mengatakan ada beberapa masalah di kali dan sungai Jakarta Barat. Sekalipun normalisasi gencar dilakukan pihaknya, tanpa adanya tanggul, genangan tetap banjir terjadi.

Kondisi ini hampir di temukan di beberapa titik seperti kali Semonggol, kali Angke hulu, kali Pesanggrahan, dan Kali Sekertaris. "Beberapa titik itu masih belum di bangun tanggul, jadi air tetap keluar dan tak mengalir dengan baik," ucap Imron kepada Koran SINDO, Senin (21/11/2016).

DKI melalui Dinas Tata Air, kata Imron, sudah menyiapkan dana untuk pembelian lahan di beberapa titik tersebut. Namun lantaran beberapa lahan di ketahui sengketa dan enggan dilepaskan oleh pemilik, membuat penanganan menjadi tak maksimal. Akibatnya solusi lain penanganan genangan banjir harus dilakukan, seperti menormalisasi saluran dan menyiagakan pompa mobile.

Ia mencontohkan seperti di kawasan bendungan Polar, Kembangan, Jakarta Barat. Tanpa adanya tanggul di hulu kali Angke itu, banjir kawasan Kembangan dan Meruya kerap terjadi. Limpasan air tak terbendung lantaran air tak tertahan. Bila itu terjadi, proses pengeringan memakan waktu berjam jam.

Masih dikawasan itu, Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane Ciliwung (BBWSCC) sebenarnya sudah greget mengenai banjir di kawasan itu. Namun, karena terbentur oleh sengketa lahan, pembangunan tanggul tak bisa dilakukan. Padahal masalah itu cukup krusial dan telah terjadi bertahun-tahun.

"Saat ini Pemkot melalui lurah sedang mencoba komunikasi dengan pemilik lahan. Begitu deal, Dinas akan membebaskan dan BBWSCC yang akan membangun tanggulnya," jelas Imron.

Sudin sendiri tidak mempunyai kewenangan masalah pembebasan lahan. Anggaran tahun 2016 sebesar Rp237 miliar difokuskan untuk melakukan normalisasi, mulai dari mengeruk kali dan waduk, membangun tanggul, dan honor pekerja harian lepas.

Sementara terkait beberapa proyek normalisasi. Imron mengeluhkan dengan kurangnya armada truk. Sekalipun telah memiliki 68 dump truck. Namun jumlah itu sangat kurang.

Untuk itu, tahun depan memaksimalkan program normalisasi. Sudin Tata Air telah meminta untuk penambahan 35 dump truck dan 10 alat berat seperti eskavator dan spider.

"Satu tempat aja minimal kita butuh delapan truck, akan banyak waktu terbuang bila minim truck, belum terkena macet dan masalah lainnya. Makanya normalisasi menjadi tak maksimal," tuturnya.