Soal Penggusuran, Ahok Ditantang Sosialisasi Langsung ke Warga
Soal Penggusuran, Ahok Ditantang Sosialisasi Langsung ke Warga
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah anggota DPRD DKI meminta agar Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) turun langsung ke warga melakukan sosialisasi sebelum melakukan penggusuran. Karena selama ini warga yang digusur mengaku tidak mendapatkan sosialisasi dari pemerintah setempat.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Padapotan Sinaga meminta agar Ahok langsung turun ke warga yang menjadi korban penggusuran sebelum melakukan pembongkaran. Seperti apa yang dilakukan Gubernur sebenarnya, Joko widodo. Dengan begitu, kata dia, kericuhan dipastikan tidak akan ada lagi saat pembongkaran dilakukan.
"Beberapa kali kami turun ke lokasi pembongkaran, mereka mengaku hanya diberikan surat tanpa sosialisasi dua arah. Jadi jangan cuma bicara di media, paparkan wacana-wacana gubernur langsung ke warga," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jumat (2/9/2016).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana menuturkan bila penggusuran yang dilakukan Ahok selama ini keluar dari komit perjanjiannya. Dimana akan ada tempat tinggal pengganti berikut dengan fasilitasnya. (Baca: Penggusuran di Rawajati Ricuh, Petugas dan Warga Adu Jotos)
Dia pun meminta agar Gubernur Ahok memahami kembali bagaimana cara menata lingkungan di atas tanah negara yang menjadi aset pemerintah dan tanah negara yang dikelola oleh warga puluhan tahun lamanya.
Menurut politisi PPP itu, apabila ingin melakukan percepatan pembangunan, Gubernur Ahok harus mengerti nilai-nilai kehidupan warga yang terkena penggusuran.
"Warga di atas tanah negara memiliki nilai-nilai ekonomi yang harus diperhatikan. Saya juga berharap agar rusun-rusun yang dibangun pengembang agar diserahterimakan secepatnya menjadi aset Pemprov. Sehingga, warga korban penggusuran bisa memanfaatkan sesuai dengan komit Pemprov DKI," ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Padapotan Sinaga meminta agar Ahok langsung turun ke warga yang menjadi korban penggusuran sebelum melakukan pembongkaran. Seperti apa yang dilakukan Gubernur sebenarnya, Joko widodo. Dengan begitu, kata dia, kericuhan dipastikan tidak akan ada lagi saat pembongkaran dilakukan.
"Beberapa kali kami turun ke lokasi pembongkaran, mereka mengaku hanya diberikan surat tanpa sosialisasi dua arah. Jadi jangan cuma bicara di media, paparkan wacana-wacana gubernur langsung ke warga," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jumat (2/9/2016).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana menuturkan bila penggusuran yang dilakukan Ahok selama ini keluar dari komit perjanjiannya. Dimana akan ada tempat tinggal pengganti berikut dengan fasilitasnya. (Baca: Penggusuran di Rawajati Ricuh, Petugas dan Warga Adu Jotos)
Dia pun meminta agar Gubernur Ahok memahami kembali bagaimana cara menata lingkungan di atas tanah negara yang menjadi aset pemerintah dan tanah negara yang dikelola oleh warga puluhan tahun lamanya.
Menurut politisi PPP itu, apabila ingin melakukan percepatan pembangunan, Gubernur Ahok harus mengerti nilai-nilai kehidupan warga yang terkena penggusuran.
"Warga di atas tanah negara memiliki nilai-nilai ekonomi yang harus diperhatikan. Saya juga berharap agar rusun-rusun yang dibangun pengembang agar diserahterimakan secepatnya menjadi aset Pemprov. Sehingga, warga korban penggusuran bisa memanfaatkan sesuai dengan komit Pemprov DKI," ujarnya.
(ysw)
Explore More