Sering Gonta-ganti Pejabat, Ahok Persulit Penyelesaian Banjir Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Seringnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan rotasi pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta justru mempersulit kinerja jajarannya. Sebagai contoh permasalahan banjir di Ibu Kota hingga kini tak teratasi.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, seringnya Ahok menggonta-ganti pejabat dinas itu sangat memengaruhi kinerja dinas terkait dalam mengatasi persoalan di Jakarta. Minimal, penilaian pejabat Dinas itu dilihat selama setahun bekerja.
Menurut Nirwono, jika belum setahun tapi sudah dicopot dan diganti, itu justru menghambat program-program kerja yang akan dilakukan dinas terkait. Paling tidak, dalam kurun waktu setahun itu, pejabat yang dicopot bisa dilihat kinerjanya sejak awal hingga akhir menjabat, apakah membuat terobosan dan perubahan ataukah tidak.
"Gonta-ganti pejabat dinas itu jelas mengganggu. Artinya, mereka baru masuk lalu baru bahas internal dan mau jalankan program, kemudian dicopot, secara teknis tak ada yang bisa dilakukan jadinya," kata Nirwono Joga pada Sindonews, Senin (29/8/2016).
Nirwono menuturkan, penggantian SKPD pun tak efektif dalam birokrasi, karena siapa pun yang bekerja di sana tak bisa bekerja secara tenang dan nyaman. "Karena adanya tekanan takut dicopot dan diganti dalam menyelesaikan persoalan, termasuk persoalan banjir itu," tuturnya.
Terkait rencana pembuatan waduk sebagai salah satu bentuk penanggulangan banjir di Jakarta, Niwono menuturkan, ada yang harus diperlihatkan dalam membuat waduk tersebut. Pertama, titik lokasi pembuatan waduk harusnya tak jauh dengan Kali Krukut.
"Kalau titiknya jauh dari kali Krukut dan Jalan Kemang Raya, maka akan tak berfungsi secara optimal. Jadi jangan hanya ada lahan kosong lalu dibuat waduk," tuturnya.
Kedua, Pemkot Jakarta Selatan pun harus melihat sistem hidrologi aliran air di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Waduk itu harus dibuat sesuai dengan aliran air yang mengalir dari kawasan Kemang menuju Kali Krukut, sehingga waduk bisa berfungsi secara optimal dalam mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan Kemang itu.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, seringnya Ahok menggonta-ganti pejabat dinas itu sangat memengaruhi kinerja dinas terkait dalam mengatasi persoalan di Jakarta. Minimal, penilaian pejabat Dinas itu dilihat selama setahun bekerja.
Menurut Nirwono, jika belum setahun tapi sudah dicopot dan diganti, itu justru menghambat program-program kerja yang akan dilakukan dinas terkait. Paling tidak, dalam kurun waktu setahun itu, pejabat yang dicopot bisa dilihat kinerjanya sejak awal hingga akhir menjabat, apakah membuat terobosan dan perubahan ataukah tidak.
"Gonta-ganti pejabat dinas itu jelas mengganggu. Artinya, mereka baru masuk lalu baru bahas internal dan mau jalankan program, kemudian dicopot, secara teknis tak ada yang bisa dilakukan jadinya," kata Nirwono Joga pada Sindonews, Senin (29/8/2016).
Nirwono menuturkan, penggantian SKPD pun tak efektif dalam birokrasi, karena siapa pun yang bekerja di sana tak bisa bekerja secara tenang dan nyaman. "Karena adanya tekanan takut dicopot dan diganti dalam menyelesaikan persoalan, termasuk persoalan banjir itu," tuturnya.
Terkait rencana pembuatan waduk sebagai salah satu bentuk penanggulangan banjir di Jakarta, Niwono menuturkan, ada yang harus diperlihatkan dalam membuat waduk tersebut. Pertama, titik lokasi pembuatan waduk harusnya tak jauh dengan Kali Krukut.
"Kalau titiknya jauh dari kali Krukut dan Jalan Kemang Raya, maka akan tak berfungsi secara optimal. Jadi jangan hanya ada lahan kosong lalu dibuat waduk," tuturnya.
Kedua, Pemkot Jakarta Selatan pun harus melihat sistem hidrologi aliran air di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Waduk itu harus dibuat sesuai dengan aliran air yang mengalir dari kawasan Kemang menuju Kali Krukut, sehingga waduk bisa berfungsi secara optimal dalam mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan Kemang itu.
(whb)