31 Lahan Masih Hambat Proyek MRT di Jakarta
31 Lahan Masih Hambat Proyek MRT di Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Proyek pembangunan transportasi massal berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT) terkendala pembebasan lahan. Pemprov DKI Jakarta berjanji akan menyelesaikannya tahun ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah optimis persoalan pembebasan lahan proyek MRT dapat diselesaikan sebelum awal 2017 mendatang. Saat ini, kata dia, nilai appraisal tanah dan kepentingan teknis proyek MRT telah dirapatkan bersama dengan tim appraisal, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans), Dinas Bina Marga, wali kota, camat dan lurah.
Nantinya, setelah tim independen menentukan harga appraisal tanah, pihaknya akan memasukan biaya pembebasan lahan proyek MRT ke dalam APBD Perubahan 2016."MRT kendalanya pembebasan lahan. Kami akan selesaikan ketika anggaran perubahan disahkan," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa, 21 Juni 2016 kemarin.
Saefullah menjelaskan, saat ini lahan yang akan dibebaskan untuk proyek MRT dan masih terkendala berjumlah 31 bidang dengan rincian 25 bidang ditangani Dishubtrans dan enam bidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta. "Letak bidang tanahnya tersebar di antara Jalan Batan dan kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan" ujarnya.
Kepala Dishubtrans DKI Jakarta Andri Yansyah menyebutkan, pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Dishubtrans tahun ini tinggal 25 bidang tanah. Untuk pembebasan 25 bidang tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp21 miliar dan akan diajukan pada APBD Perubahan 2016 nanti.
Menurut Andri, belum dibebaskan lahan tersebut dikarenakan tidak masuknya anggaran pembebasan pada anggaran murni 2016 ini. "Ada beberapa tanah yang berstatus tanah negara. Saat ini sedang dibahas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Nanti pada bidang tanah tersebut, akan dibuatkan perjanjian pinjam pakai. Karena pelaksanan MRT harus segera terealisasi,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah optimis persoalan pembebasan lahan proyek MRT dapat diselesaikan sebelum awal 2017 mendatang. Saat ini, kata dia, nilai appraisal tanah dan kepentingan teknis proyek MRT telah dirapatkan bersama dengan tim appraisal, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans), Dinas Bina Marga, wali kota, camat dan lurah.
Nantinya, setelah tim independen menentukan harga appraisal tanah, pihaknya akan memasukan biaya pembebasan lahan proyek MRT ke dalam APBD Perubahan 2016."MRT kendalanya pembebasan lahan. Kami akan selesaikan ketika anggaran perubahan disahkan," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa, 21 Juni 2016 kemarin.
Saefullah menjelaskan, saat ini lahan yang akan dibebaskan untuk proyek MRT dan masih terkendala berjumlah 31 bidang dengan rincian 25 bidang ditangani Dishubtrans dan enam bidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta. "Letak bidang tanahnya tersebar di antara Jalan Batan dan kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan" ujarnya.
Kepala Dishubtrans DKI Jakarta Andri Yansyah menyebutkan, pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Dishubtrans tahun ini tinggal 25 bidang tanah. Untuk pembebasan 25 bidang tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp21 miliar dan akan diajukan pada APBD Perubahan 2016 nanti.
Menurut Andri, belum dibebaskan lahan tersebut dikarenakan tidak masuknya anggaran pembebasan pada anggaran murni 2016 ini. "Ada beberapa tanah yang berstatus tanah negara. Saat ini sedang dibahas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Nanti pada bidang tanah tersebut, akan dibuatkan perjanjian pinjam pakai. Karena pelaksanan MRT harus segera terealisasi,” ujarnya.
(whb)
Explore More