Wali Kota Depok Ingatkan Tidak Ada Siswa Titipan di PPDB Online
A
A
A
DEPOK - Dinas Pendidikan Kota Depok membentuk tim pengawas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pengawasan ini dilakukan agar tidak terjadi tindak kecurangan dalam pelaksanaan PPDB tersebut.
Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mengatakan, seperti tahun sebelumnya, jalur masuk sekolah negeri lewat PPDB online terdiri dari siswa dengan nilai murni dan jalur bina lingkungan. “PPDB online 75% dari nilai siswa murni, 25% dari siswa miskin di area komplek dekat sekitar sekolah atau bina lingkungan,” kata Idris Abdul Shomad pada wartawan Senin, 20 Juni 2016 kemarin.
Selain itu ada pula penerimaan siswa dari jalur prestasi dan olah raga. Idris menegaskan seluruh sistem PPDB dilaksanakan secara online sekalipun siswa miskin. Idris menegaskan, akan ada tindakan tegas jika terdapat kecurangan dalam PPDB seperti titipan dan permainan oleh pihak-pihak tertentu.
Idris menuturkan, meski diterapkan sistem online tetap tidak menutup kemungkinan celah adanya kecurangan.“Optimis tidak ada titipan. Jangan ada titipan itu namanya liar, belum lagi adanya pungutan liar. Bisa saja curang namanya komputer itu kan juga dikelola manusia, kami antisipasi,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Herry Pansila memastikan dalam penerimaan PPDB pihak sekolah lebih transparan dan adil jangan sampai ada siswa yang tak bisa diterima di sekolah. Herry meminta agar tidak ada diskriminasi atau tak ada pelayanan oleh sekolah. “Semua dinas akomodasi semua. Ada tim Ombudsman mereka akan terjun ke tiap sekolah,” tegasnya.
Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mengatakan, seperti tahun sebelumnya, jalur masuk sekolah negeri lewat PPDB online terdiri dari siswa dengan nilai murni dan jalur bina lingkungan. “PPDB online 75% dari nilai siswa murni, 25% dari siswa miskin di area komplek dekat sekitar sekolah atau bina lingkungan,” kata Idris Abdul Shomad pada wartawan Senin, 20 Juni 2016 kemarin.
Selain itu ada pula penerimaan siswa dari jalur prestasi dan olah raga. Idris menegaskan seluruh sistem PPDB dilaksanakan secara online sekalipun siswa miskin. Idris menegaskan, akan ada tindakan tegas jika terdapat kecurangan dalam PPDB seperti titipan dan permainan oleh pihak-pihak tertentu.
Idris menuturkan, meski diterapkan sistem online tetap tidak menutup kemungkinan celah adanya kecurangan.“Optimis tidak ada titipan. Jangan ada titipan itu namanya liar, belum lagi adanya pungutan liar. Bisa saja curang namanya komputer itu kan juga dikelola manusia, kami antisipasi,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Herry Pansila memastikan dalam penerimaan PPDB pihak sekolah lebih transparan dan adil jangan sampai ada siswa yang tak bisa diterima di sekolah. Herry meminta agar tidak ada diskriminasi atau tak ada pelayanan oleh sekolah. “Semua dinas akomodasi semua. Ada tim Ombudsman mereka akan terjun ke tiap sekolah,” tegasnya.
(whb)