Transportasi Belum Diperbaiki, MTI Nilai Sulit Urai Kemacetan

JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai kebijakan Pemprov DKI dengan memaksa warga berpindah ke angkutan umum tanpa memperbaiki moda transportasi sungguh tak masuk akal.

Ketua MTI Danang Parikesit mengatakan, kebijakan Pemprov DKI untuk memindahkan pengendara kendaran pribadi ke angkutan umum dengan menghapus 3 in 1 merupakan kebijakan yang tidak masuk akal.

Danang menjelaskan, dalam pola transportasi makro, untuk mengurai kemacetan itu dibutuhkan pembatasan kendaraan pribadi, salah satunya yaitu memberlakukan Elektornik Road Pricing (ERP), bukan malah mundur ke wacana ganjil genap.

Kemudian, disediakan angkutan umum atau transportasi massal sebagai pilihan masyarakat untuk bermobilisasi. Termasuk fasilitas park and ride-nya.

"Pemerintah itu berkewajiban memfasilitasi mobilitas perjalan masyarakat yang mudah, aman, nyaman dan cepat. Kalau dibuat macet dengan menghapus 3 in 1, bagaimana orang bermobilitas. Apakah angkutan umum dan park and ridenya sudah siap?" ujarnya, Selasa (17/5/2016).

Selama belum ada angkutan umum yang memfasilitasi perjalanan masyarakat dengan mudah, aman, nyaman, Danang pesimis bila kemacetan di Jakarta bisa terurai. Terlebih, sistem bus Transjakarta yang terintegrasi dengan wilayah belum selesai dilakukan.

"Pelebaran trotoar untuk pejalan kaki dan konsistensi jalur memang harus dilakukan. Tapi kalau tidak ada kebijakan complementer, khususnya angkutan umum dan park and ride, mau ganjil-genap, ERP, Jakarta tetap akan macet," pungkasnya.